Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah China menyetujui persyaratan yang diberikan pemerintah Indonesia terkait penggarapan kereta cepat Jakarta-Bandung.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli menuturkan ada sejumlah poin yang telah disetujui dalam pertemuan dengan utusan China untuk proyek kereta cepat. Pertama, untuk pembiayaan tidak menggunakan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Advertisement
"Karena anggaran APBN kita akan pindahkan lebih banyak ke daerah luar Pulau Jawa. Untuk daerah di Jawa yang kemampuan dan daya beli lebih tinggi, kita andalkan kerja sama bilateral. Jadi, baik Jepang maupun China ini tidak gunakan anggaran APBN," kata dia Jakarta, Senin (31/8/2015).
Kemudian pemerintah Indonesia juga tidak memberikan garansi pada proyek tersebut. "Disepakati China 100 persen tanpa garansi, Jepang tentu posisinya ada lagi. Satu kriteria tidak boleh paka APBN dan tidak ada dari pemerintah garansi," tutur Rizal.
Pembicaraan juga menyangkut jangka waktu pembiayaan. " Ini tentu lebih teknis pembahasan untuk tentukan mana yang lebih murah bunganya, mana jangka waktu lebih lunak untuk Indonesia," ujar Rizal.
Selain itu, Indonesia menginginkan turut dalam pengelolaan sehingga dalam proyek tersebut terjadi transfer teknologi. Terkait dengan lokal konten, Rizal mengatakan China menyanggupi 60 persen konten lokal.
"Kemudian lokal konten, jangan sampai beli barang, pengusaha kita tidak ada konstribusinya. Kita kompetisikan karena Indonesia gadis cantik, China 60 persen lokal konten," ujar Rizal.
Rizal menuturkan, dalam pertemuan kali ini juga membicarakan tentang aspek teknologi dan keselamatan. Dia menambahkan, keputusan akan tender kereta api cepat diputuskan dalam waktu dekat.
"Yang penting saya tidak peduli beking apakah China atau Jepang, buat kami yang penting menguntung rakyat Indonesia. Akan diputuskan dalam waktu tidak terlalu lama. Yang penting baik pemerintah China dan Jepang ingin meningkatkan kerja sama dengan Indonesia," tutur Rizal. (Amd/Ahm)
