Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan Program Pilkada Berintegritas 2015 terkait penyelenggaraan Pilkada serentak yang dimulai akhir tahun ini. Menurut Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja, program tersebut untuk memastikan penyelenggaraan Pilkada serentak di 269 daerah berjalan bersih.
"KPK dalam tahun politik ini mencoba berperan sebagai trigger," ucap Adnan di Gedung KPK kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (31/8/2015).
Dalam menghadapi momentum politik pilkada ini, Adnan menyebut pesta demokrasi daerah itu akan berpengaruh besar pada Indonesia. Sebab, dalam pilkada itulah akan dihasilkan kepala-kepala daerah yang bisa menentukan arah kemajuan bangsa. Atau sebaliknya, terjadi stagnanisasi pembangunan karena adanya perilaku koruptif dari kepala daera.
"Kita akan pilih gubernur dan bupati, 5 tahun ke depan yang tentukan apa daerahnya akan maju atau stagnan," imbuh Adnan.
Adnan mengatakan pula, Pilkada serentak ini juga dapat menentukan wajah daerah selama 5 tahun ke depan. Terutama apakah daerah tersebut bisa bersih dari korupsi atau malah sebaliknya, tidak bisa keluar dari lingkar praktik hitam tersebut.
Advertisement
Karena itu, Adnan menjelaskan, Pilkada serentak ini menjadi kunci ada tidaknya potensi praktik-praktik hitam ke depan. Mengingat, jika biaya kampanye yang dikeluarkan calon kepala daerah sangat besar, maka nantinya ketika terpilih menjadi kepala daerah, mereka akan 'putar otak' untuk mengembalikan modal kampanye.
"Kami nilai Pilkada serentak ini menentukan wajah daerah, apa mampu keluar dari belenggu korupsi atau tidak. Jadi pilkada kuncinya. Kalau biaya kampanye besar, gaji mereka nantinya belum tentu cukup ganti," ujar Adnan.
Untuk itu, dengan Pilkada Berintegritas 2015 ini, KPK mengajak seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan terkait pilkada, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sampai masyarakat dapat memastikan penyelenggaraan pilkada dapat berjalan bersih.
Selain itu, KPK juga akan melakukan sosialisasi Pilkada Berintegritas 2015 ke 9 provinsi dan 2 kabupaten/kota. Adnan berharap, dengan adanya kegiatan ini, Pilkada serentak dapat menghasilkan kepala daerah yang bebas dari praktik hitam dan perilaku koruptif serta yang mendukung pemberantasan korupsi.
"Kepala daerah yang terpilih semoga tak tertangkap KPK. Kita harap yang terpilih adalah yang pro-pemberantasan korupsi," tandas Adnan. (Ans/Yus)
Baca Juga
