Ini Pidato Gubernur BI di Depan Bos IMF Christine Lagarde

Liputan6.com, Jakarta - Perlambatan ekonomi global, fenomena super dolar Amerika Serikat (AS), penurunan harga komoditas sampai kebijakan China mendevaluasi mata uang kian menghimpit negara-negara berkembang di kawasan Asia, termasuk Indonesia. Kekhawatiran yang menghantui adalah keluarnya aliran modal asing (capital outflow).

Di depan Managing Director International Moneter Fund (IMF) Christine Lagarde, Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo saat Konferensi Keuangan Internasional Future of Asia's Finance: Financing for Development 2015 mengatakan, Indonesia sangat serius menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sehingga mampu bertahan dalam situasi sulit ini.

"BI sudah mengambil kebijakan pengetatan moneter sejak 2013 seiring pelemahan ekonomi global. Tapi fundamental ekonomi kita mengalami perbaikan, terlihat pada defisit transaksi berjalan yang lebih rendah, surplus neraca perdagangan dan terkendalinya inflasi," ujar dia di Gedung BI, Jakarta, Rabu (2/9/2015).

Untuk memacu pertumbuhan ekonomi, sambung Agus, pemerintah akan menggenjot pembangunan infrastruktur melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), investasi swasta maupun dengan skema kerjasama swasta dan pemerintah (public privat partnership/PPP).

Seperti diketahui, pemerintah telah mengalokasikan anggaran infrastruktur pada tahun ini sebesar Rp 290 triliun dan meningkat menjadi Rp 313,5 triliun dalam RAPBN 2016.

Menurut Agus, pemerintah Joko Widodo (Jokowi) fokus pada pembangunan infrastruktur di bidang kemaritiman, infrastruktur berbasis rel yang akan mengurangi biaya logistik serta meningkatkan daya saing produk Indonesia.

"Dalam lima tahun ke depan, pemerintah akan membangun 5.000 kilometer (km) jalur rel, sepanjang 2.600 Km jalan tol, 46 DAM, sebanyak 24 pelabuhan dan pembangkit listrik berkapasitas 35 ribu Megawatt," terang dia.

Sementara pendanaannya, kata Agus, bersumber dari APBN, investasi swasta dan jalan alternatif lewat skema PPP. Mantan Menteri Keuangan itu mengaku, Indonesia sudah melakukan reformasi dengan menghapus subsidi bahan bakar minyak (BBM).

"Dari reformasi subsidi BBM, pemerintah punya ruang fiskal sampai US$ 19 miliar yang digunakan untuk membangun infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, dan kegiatan produktif lainnya yang akan memberi multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi Negara ini," papar Agus. (Fik/Gdn)