Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat Paripurna Kabinet Kerja membahas mengenai usulan Kebijakan dan penyederhanaan peraturan dari para Menteri Koordinator dalam rangka penguatan ekonomi nasional.
Mengawali rapat tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan kondisi ekonomi di Indonesia saat ini bila dibandingkan dengan 1998 maupun 2008 jauh lebih baik. Namun, Jokowi mengingatkan jajaran pemerintahan tetap harus hati-hati dan waspada dalam situasi ekonomi yang sedang lesu.
Advertisement
"Apapun seperti saya sampaikan pada rapat kabinet yang lalu, diperlukan deregulasi besar-besaran dan pembuatan regulasi yang baru yang betul-betul memberikan iklim yang baik pada ekonomi kita dalam waktu yang secepat-cepatnya," ujar Jokowi di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/9/2015).
Menurut Jokowi, saat ini pemerintah tengah berkejaran dengan waktu meskipun data yang ada seperti rasio kecukupan modal, capital equity ratio perbankan Indonesia saat ini masih di atas 20 persen. Bahkan jika dibandingkan dengan negara yang lain, Indonesia juga termasuk yang paling baik di Asia.
“Kemudian juga cadangan devisa. Tercatat cadangan devisa kita sampai hari ini masih US$ 107 miliar, ini mencukupi untuk 7,5 bulan impor kita,” ujar Presiden Jokowi.
Adapun rasio utang luar negeri Indonesia menurut Jokowi saat ini telah mencapai 34 persen. Angka tersebut, masih sangat jauh dari rasio yang ada di tahun 1998 yaitu di atas 120 persen. Namun kondisi-kondisi seperti itu harus membuat pemerintah tetap waspada.
"Kita harus hati-hati, harus jaga-jaga, kita harus waspada dan semua jurus harus dikeluarkan,” tegas Jokowi.
Oleh sebab itu, Presiden Jokowi meminta agar pada minggu ini dilakukan pertemuan dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin), dengan asosiasi-asosiasi dunia usaha dan para pelaku dunia usaha untuk memberi masukan mengenai apa saja regulasi yang dianggap menghambat iklim investasi di Indonesia.
“Saya mendengar kemarin sudah dikumpulkan, kira-kira terkumpul hampir 100-110 lebih regulasi kita yang tidak memberikan iklim usaha yang baik,” papar Jokowi.
Jokowi berharap, dalam minggu ini pemerintah dapat menggelar pertemuan yang fokus membahas mengenai iklim investasi di Indonesia. Pertemuan akan dilakukan sehari atau dua hari penuh di Istana Bogor. Karena itu, dalam minggu ini ia akan mengajak para menterinya menginap di Istana Bogor.
"Saya harapkan dalam minggu ini mungkin bisa melakukan pertemuan sehari penuh, 2 hari penuh tidak pulang. Di Bogor untuk selesaikan ini, sehingga mana yang tidak langsung potong, mana yang masih diproses, perlu diproses, mana yang masih perlu kajian," kata dia.
"Sehingga mana yang tidak langsung potong, mana yang masih diproses juga perlu diproses, mana yang masih perlu kajian, ya kajian, tetapi ini harus segera keluar," lanjutnya.
Bila tidak dituntaskan dalam waktu cepat, maka menurut Jokowi, pergerakan dunia usaha akan sulit untuk mengeluarkan modalnya dalam rangka investasi dan juga arus modal, arus uang dari luar ke dalam juga akan terhambat.
“Saya ingin juga agar secepatnya revisi UU yang menghambat apapun baik dalam pengadaan barang dan jasa, baik yang berkaitan dengan iklim usaha itu segera direvisi. Saya harapkan UU yang baru agak direm tapi revisi-revisi yang diperlukan itu agar dimajukan,” kata Presiden seraya menyebutkan, kajian-kajian ini agar segera dilakukan.
Ia berharap bulan ini pemerintah sudah dapat menentukan mana yang diajukan ke Dewan (DPR) mana saja aturan yang akan direvisi dan mana yang harus dipercepat seperti UU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). “Itu sangat diperlukan untuk payung,” tegas Jokowi.
Tampak hadir dalam Sidang Kabinet Paripurna itu antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramil, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo, dan para menteri Kabinet Kerja. (Luqman R/Ahm)
