Liputan6.com, Serang - Empat perusahaan di provinsi Banten melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 7.000 pegawai seiring nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dan kualitas produksi.
"PT Cing Lu itu sampai 2.400 orang di PHK. Ini memang ada pelemahan (nilai tukar rupiah terhadap dolar AS), kualitas produksinya menurun. Kami tidak bisa berbuat apa-apa kalau sudah begitu. Asalkan prinsip-prinsip yang harus diselesaikan perusahaan terhadap karyawan dalam konteks PHK terpenuhi. Yang jadi persoalan itu jika perusahaan tidak menyelesaikan kewajibannya," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten, Hudaya Latuconsina, Selasa (2/9/2015).
Advertisement
Dari empat perusahaan itu terdapat satu perusahaan di kabupaten Tangerang dan tiga perusahaan di kabupaten Serang yang melakukan PHK terhadap karyawannya. Satu perusahaan belum menyelesaikan kewajibannya terhadap karyawan yang di PHK.
Hudaya pun menyatakan dirinya tidak bisa berbuat banyak akan PHK masal. Hal itu lantaran kondisi ekonomi lesu. Dirinya pun meminta agar pemerintah pusat segera menstabilkan ekonomi nasional agar angka pengangguran dapat ditekan seminimal mungkin.
"Upaya pemerintah ini stabilisasi harga, pertumbuhan ekonomi menjadi baik. Sepanjang nilai dolar seperti ini, belanja pemerintah tidak terlalu efektif dan ekspor kita tidak seimbang dengan impor. Itu sangat mempengaruhi (perekonomian nasional) dan kita tidak bisa berbuat apa-apa," tegas Hudaya.
Sementara itu, pihak buruh sangat menyesalkan terjadinya PHK masal. "Dengan ini buruh menjadi korban atas kesalahan pemerintahan karena ekonomi lemah," kata ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Banten, Riden Hatam Azis.
Para buruh mengkhawatirkan akan menjamurnya tenaga kerja asing (TKA) asal negeri Cina dan Korea yang mulai meramaikan 'jalanan protokol' di Kota Baja tersebut.
Kekhawatiran paling dirasakan oleh buruh kasar. Banyaknya perusahaan dengan Penanaman Modal Asing (PMA), sehingga perekrutan tenaga kerja asing akan sangat terbuka lebar.TKA di Kota Cilegon sendiri kini telah mencapai 1.399 WNA.
"Kami harap pemerintah bisa melindungi kami (buruh). Pemerintah harus membuat kebijakan yang dapat melindungi tenaga kerja lokal. Kami mau makan apa kalau kuli kasar saja harus didatangkan dari luar," kata Ketua Serikat Buruh Krakatau Steel (SBKS), Sanudin.
Perlu diketahui kemarin, Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan TKA sekitar 54.000 jiwa di Indonesia hingga Agustus 2015, menurun bila dibandingkan pada 2012 yang mencapai 76.000 orang. Dari jumlah terkini itu, paling banyak berasal dari Tiongkok, yaitu 13.000 jiwa. Hal ini karena jumlah investasi negara tersebut di Indonesia meningkat drastis. (Yandhi Deslatama/Ahm)
