Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo akan menggelar rapat secara maraton selama 3 hari ke depan. Rapat yang dimulai Kamis 3 September 2015 itu membahas berbagai persoalan yang menghambat pergerakan roda perekonomian nasional.
Salah satunya membahas tentang ditemukannya 154 perundang-undangan yang dianggap sebagai penghalang masuknya investasi dan laju pertumbuhan ekonomi.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengemukakan Presiden Jokowi telah meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo untuk menerapkan sistem reward and punishment kepada daerah yang serapannya masih sangat rendah. Sebab, penyerapan anggaran merupakan salah satu stimulus pertumbuhan ekonomi.
"Bentuk punishment itu bisa dilakukan misalnya dengan tidak memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK), memotong insentif atau kalau perlu juga uang tidak transfer dengan cash tapi dalam surat utang," ujar Pramono kepada wartawan seusai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/9/2015).
Menurut dia, rapat maraton di Bogor itu akan menindaklanjuti temuan yang dilaporkan Menko Perekonomian Darmin Nasution mengenai adanya 154 peraturan perundang-undangan yang perlu disempurnakan.
"Mudah-mudahan 154 peraturan yang dianggap menjadi barrier, itu bisa diuraikan," kata Pramono.
Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan yang mendampingi Seskab Pramono Anung mengatakan semua langkah-langkah untuk menangani masalah ekonomi telah dilakukan dengan bagus.
"Itu juga kemarin diberikan komentar oleh Direktur International Monetary Fund (IMF) Christina Lagarde. Jadi, saya pikir tidak ada hal-hal yang menjadi istimewa lagi," kata Luhut.
Advertisement
Takut Bukan Alasan
Adapun menyangkut masalah hukum, jajarannya akan road show untuk menjelaskan masalah-masalah pencegahan ke unsur-unsur pelaksana di semua kabupaten, provinsi. Dia berharap nantinya tidak ada alasan lagi penyerapan anggaran rendah, karena ketakutan dipolisikan.
"Uang Rp 273 tirliun itu kita harapkan bisa kita disperse dan bisa pada kuartal III ini, kita akan bisa mencoba pada 60 persen penyerapan belanja modal. Dengan demikian maka kita bisa melihat likuiditas di market akan bisa lebih baik lagi," papar Luhut.
Dia pun memastikan para menteri di Kabinet Kerja sudah cukup solid dan mampu berkoordinasi dengan baik. Namun demikian, dia memperingatkan kepada seluruh jajaran menteri maupun pejabat setingkat menteri untuk mematuhi berbagai kesepakatan yang telah dibuat.
"Lebih daripada itu, masalah loyalitas tegak lurus kepada institusi itu dilakukan dan kita akan bertindak tegas kepada orang ataupun elemen sampai pada tingkat menteri pun apabila tidak mematuhi perintah atau keputusan yang telah diberikan oleh rapat kabinet," jelas Luhut.
Menko Polhukam juga meminta semua pihak agar jangan berpikiran pemerintah tidak hati-hati dalam mengambil langkah. "Kami sangat hati-hati, sangat aware, tidak juga over confidence tapi kami confidence karena kami melihat angka-angka, data-data itu memang kita mengarah ke arah lebih baik," kata Luhut.
Selain itu, dia berharap jangan ada pikiran pemerintah tidak paham atas masalah ekonomi yang kini dihadapi. Dia mengklaim komposisi tiap menteri di Kabinet Kerja Jokowi-JK telah diisi oleh orang-orang ahli, khususnya di bidang ekonomi.
"Kami sangat paham, saya sebagai Menko Polhukam, berangkat pekerjaan saya itu melihat bagaimana masalah-masalah ekonomi yang tadi sudah saya jelaskan atau akan dijelaskan oleh Menteri Perekonomian," pungkas Luhut. (Bob/Ans)
Baca Juga
