Liputan6.com, Jakarta - Penyidikan kasus kasus dugaan korupsi penjualan hak tagih atau pengalihan piutang (cessie) pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dinilai ikut mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia, lantaran bersentuhan langsung dengan sektor perbankan.
"Karena tindakan kejaksaan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor dan dunia usaha di Indonesia," ujar Anggota Komisi III DPR RI, Wenny Warouw di Jakarta, (2/9/2015)
Advertisement
Dia pun meminta jika menyangkut kasus BPPN, maka kejaksaan juga harus membongkar kasus lain, seperti korupsi BLBI.
Senada, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menuturkan, langkah penyidikan kasus cessie BPPN ini dapat dipandang mengganggu situasi ekonomi.
Seperti tindakan kejaksaan menggeledah PT Victoria Sekuritas Indonesia (VSI). Sebab itu Jaksa Agung diminta tidak gegabah menyangkut jabatannya.
"Karena tindakan kejaksaan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor dan dunia usaha di Indonesia. Logikanya, HM Prasetyo juga harus diganti sebagai Jaksa Agung," katanya.
Sebelumnya, Penyidik Jaksa Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah PT Victoria Sekuritas Indonesia (VSI) di Panin Tower, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 14 Agustus.
Penggeledahan ini sebagai tindak lanjut pengembangan kasus dugaan korupsi penjualan hak tagih (cassie) Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), yang diduga merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah.
Dia pun meminta Presiden konsisten mengambil keputusan, apalagi untuk posisi-posisi penting. Jangan sampai motivasi kepentingan kelompok dan jangka pendek lebih dominan dalam reposisi seseorang pada suatu jabatan strategis.
Apalagi jabatan terkait penegakan hukum. Presiden dinilai mestinya mencari orang-orang profesional yang tak punya beban atau utang politik.
Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu sebelumnya juga menilai Jaksa Agung telah merusak citra Presiden Jokowi terhadap iklim investasi dan ekonomi nasional.
