Liputan6.com, Jakarta - Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), terkait bebas visa bagi warga negara Tiongkok yang diberlakukan Pemerintah RI.
"Ini kan ada bebas visa yang sudah dimulai. Ini ada banyak laporan kepada Komisi III, seperti di Kalimantan Tengah. Kok yang jualan baju banyak orang China (Tiongkok)? Itu menyalahgunakan bebas visa atau bagaimana?" tanya Wakil Ketua Komisi III Desmond J Mahesa di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2015).
Atas pelaporan tersebut, Desmond pun mempertanyakan lapangan pekerjaan bagi warga negara Indonesia (WNI), yang mulai tersingkir dengan keberadaan warga negara Tiongkok, yang diduga melanggar penggunaan bebas visa ini.
"Pertanyaannya, tenaga kerja kita mau dikemanain? Jadi ini menjadi penting rapat kita dengan Kemenkumham," tegas dia.
Tak hanya di Kalimantan Tengah, politisi Partai Gerindra ini mengaku menemukan kejanggalan dalam kasus bebas visa warga Tiongkok di Banten.
"Di Banten juga kita menemukan kejanggalan-kejanggalan, yang terdaftar itu lebih banyak dari yang tidak terdaftar. Apakah bebas visa ini tidak memberikan persoalan penyakit. Jadi kita mempertanyakan persoalan ini lah," papar dia.
Komisi III juga akan mengkaji kembali pengawasan terhadap wisatawan asing. Sebab, komisinya menilai pengawasan yang dilakukan Kemenkumham terhadap wisatawan selama ini belum cukup optimal. Sehingga muncul berbagai pelanggaran dari wisatawan.
"Ini juga kita mempertimbangkan apakah pengawasan kita kembalikan lagi ke Kepolisian, apa tetap di Imigrasi. Kalau ke Kepolisian ini akan diubah lagi. Ini masih kita kaji," ucap Desmond.
Di tempat yang sama, Mekumham Yasonna H Laoly mengakui maraknya pelanggaran yang dilakukan wisatawan asing dalam penggunaan visa bebas. Ia pun berjanji akan menindak tegas wisatawan yang terbukti melanggar.
"Kalau sudah melanggar sudah pasti kita tindak, yang paling tinggi itu memang warga negara Tiongkok," tegas Yasonna. (Rmn/Mut)
WN Tiongkok Banyak Jualan, Komisi III-Menkumham Bahas Bebas Visa
Mekumham Yasonna H Laoly mengakui maraknya pelanggaran yang dilakukan wisatawan asing dalam penggunaan visa bebas.
diperbarui 03 Sep 2015, 13:37 WIBMenkumham Yasonna Laoly saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi lll di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/4/2015). Yasonna mengaku siap bertanggung jawab atas keputusannya mengesahkan Golkar kubu Agung Laksono.(Liputan6.com/Andrian M Tunay)
Advertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Apa Itu Majas Repetisi: Pengertian, Jenis, dan Contoh Lengkap
Kapolri Waspadai Gangguan Pasca dari Hasil Perhitungan Pilkada 2024
Memahami Arti dan Makna "On Progress": Apa Artinya dan Bagaimana Penggunaannya
Generasi Terbaru Baterai Blade Tawarkan Daya Jelajah Lebih Jauh dan Awet
New York, Rumah bagi Miliarder Terbanyak di Dunia
28 November 2014: Serangan Teroris Paling Berdarah Nigeria, Ledakan 3 Bom di Luar Masjid Bunuh 120 Orang
3 Resep Gulai Daun Singkong, Versi Simpel sampai ala Rumah Makan Padang
Benteng Bukit Kursi, Bekas Benteng Pertahanan yang Jadi Cagar Budaya di Pulau Penyengat
Iran Bakal Luncurkan CBDC untuk Hindari Sanksi AS
Ruben Amorim Ngotot Minta Dibelikan Viktor Gyokeres, Sudah Bilang ke Petinggi Manchester United
Serok Cuan Saat Window Dressing, Begini Strateginya
Ketahui Gejala Kolesterol Tinggi, Waspada dengan Sakit Kepala di Bagian Belakang dan Punggung