Liputan6.com, Jakarta - Setelah melalui serangkaian proses beauty contest proyek kereta cepat rute Jakarta-Bandung dari persaingan China dan Jepang, kabar terbaru yang masih menjadi teka teki adalah siapa pemenang tender tersebut?
Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan usai Rakor Deregulasi memberikan sinyal penolakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap proposal yang disodorkan pihak China dan Jepang.
Dia mengatakan, pemerintah menyerahkan pembangunan megaproyek tersebut kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dikategorikan sebagai badan usaha bukan pemerintah.
"Presiden sepakat pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung tidak pakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena saat ini sudah ada jalur eksisting kereta. Kalau mau bikin kereta dengan jalur berbeda, ya biarkan saja, biar dunia usaha yang bangun," terang dia di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (3/9/2015).
Kata Jonan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) hanya sebagai regulator yang menyerahkan proyek kereta cepat dengan skema business to business (B to B).
"Iya intinya B to B. Mau BUMN yang bangun, atau BUMN patungan dengan siapa juga boleh. Terserah saja selama tidak pakai APBN langsung maupun tidak langsung. APBN kan terbatas lebih baik bangun kereta api di luar Jawa, seperti kereta Trans Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua," papar dia.
Meski tidak secara frontal mengatakan penolakan terhadap proposal tersebut, namun Jonan menegaskan, pengerjaan konstruksi kereta cepat melalui jalan B to B, maka diserahkan kepada BUMN dan perusahaan pelat merah itu bisa menggandeng pihak China maupun Jepang.
"Putusannya harus B to B. Proposal ditawarkan ke pemerintah, sekarang pemerintah tidak ikut-ikutan. Kami cuma jadi regulator, mau dibikin kereta cepat, setengah cepat, seperempat cepat atau tidak cepat, terserah asal B to B saja. BUMN diklasifikasikan sebagai badan usaha bukan pemerintah," tegas Mantan Direktur Utama PT KAI (Persero) itu.
Saat ditanyakan apakah KAI yang ditunjuk untuk membangun kereta cepat Jakarta-Bandung, Jonan bungkam. "Tidak tahu saya, tanyakan ke Bu Rini Soemarno (Menteri BUMN). Kemenhub sebagai regulator akan mengeluarkan izin trasenya ke mana, pembangunannya bagaimana," pungkas Jonan. (Fik/Ndw)
Jokowi Tolak Proposal Kereta Cepat Jepang dan China
Pemerintah berencana membangun kereta super cepat Jakarta-Bandung.
diperbarui 03 Sep 2015, 20:56 WIBMeneropong Kecanggihan Kereta Super Cepat China. (Foto: Liputan6.com/Ilyas Istianur P)
Advertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Skala Krisis Judi Online di Indonesia, Penelitian Nasional Ungkap Dampak Mengerikan yang Perlu Diwaspadai!
Fasilitasi Industri dan Pencari Kerja, Menaker Yassierli Perbanyak Naker Fest
Kultus Kiamat Kanungu di Uganda, Bakar Hidup-hidup 500 Pengikutnya
Cara Menghisab Diri sebelum Dihisab di Hari Kiamat, Agar Selamat Kata Gus Baha
Berlliana Lovell Gandeng Ade Govinda Tuang Kisah Pribadi di Lagu Tuhan Pasti Tahu, Soal Cinta Tapi Beda
OKG Research Ramal Arus Masuk Bitcoin Sentuh USD 2,28 Triliun di 2025
PDIP Tegaskan Jateng Masih Kandang Banteng: Total 19 Kabupaten/Kota Menang
Ketum Kadin Anindya Bakrie Bicara UMP 2025: Produktivitas Pekerja Harus Naik
Bank Indonesia Pematangsiantar Gelar Capacity Building Media
Hadirkan Suasana Elegan, Osteria GIA Resmi Dibuka di Tribeca Park
DOID Kuasai Salah Satu Tambang Batu Bara Metalurgi Terbesar di Australia
TikTok Batasi Filter Kecantikan untuk Remaja, Apa Alasannya?