Liputan6.com, Jakarta - Partai Amanat Nasional (PAN) resmi mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Bergabungnya PAN ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH) itu disampaikan langsung Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan kepada Presiden Jokowi Rabu 2 September lalu.
Wasekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edy menilai, dukungan tersebut tidak gratis, melainkan ada timbal balik.
"PAN masuk ditawarkan 1 atau 2 jabatan di kementerian sebagai tanda atau simbol bagian pemerintah," kata Lukman di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (4/9/2015).
Lukman mengusulkan, bila nanti ada perombakan kabinet jilid II untuk memasukkan kader PAN, maka 4 ketua umum dari PKB, PDIP, Partai Nasdem, dan Hanura, harus duduk bersama membahasnya.
Anggota Komisi II itu juga menuturkan, semua partai pendukung pemerintahan Jokowi-JK harus menerima konsekuensi, bila ada kader partainya yang diganti.
"Semuanya harus menerima konsekuensi, PKB, PDIP, Hanura, Nasdem atau profesional pun misal mesti dikurangi jatahnya, ya semuanya tergantung kesepakatan para ketum (ketua umum). Pasti ada. Enggak mungkin masuk tanpa ada menggeser orang," tegas Lukman.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan dukungan kepada pemerintahan Jokowi-JK pada Rabu 2 September lalu di Istana Negara. Dukungan ini disebutnya tanpa ada kepentingan untuk mendapatkan jabatan kursi menteri di pemerintahan.
"Kita sama sekali tidak membicarakan soal apakah kabinet dan seterusnya," kata Zulkifli.
Bergabungnya PAN disambut baik oleh Presiden Jokowi. Jokowi mengatakan, bergabungnya PAN bersama pemerintah kembali memperkuat persatuan bangsa. Hal ini diperlukan untuk menghadapi tantangan perekonomian global.
"Saya sangat menghargai bergabungnya PAN ke pemerintah dan saya mengajak semua pihak menjadikan peristiwa ini sebagai momentum untuk memperkuat semangat kebangsaan dan persatuan. Saya melihat PAN mengutamakan kepentingan negara dan rakyat lebih besar. Inilah politik kebangsaan," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta. (Rmn/Ans)
Dukung Pemerintah, PAN Dapat Jatah Kursi Menteri?
Semua partai pendukung pemerintahan Jokowi-JK diminta menerima konsekuensi, bila ada kader partainya yang diganti.
diperbarui 04 Sep 2015, 16:33 WIBHanura Wiranto (ketiga kanan) bersama Presiden Jokowi dan Ketum PAN Zulkifli Hasan memberi keterangan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (2/9/2015). PAN menyatakan resmi bergabung dengan koalisi partai pendukung pemerintah. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Advertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Pengusaha Tak Bisa Sembarangan Impor Susu, Menko Pangan: Utamakan Produksi Lokal
Apa Itu Residensi dan Bagaimana Dampaknya Terhadap Pengembangan Seni
Konsolidasikan Suara Kader, Golkar Optimistis RIDO Menang Satu Putaran di Pilgub Jakarta
Takluk dari Jake Paul, Mike Tyson Selanjutnya Tantang Logan Paul
VIDEO: Momen Suporter Jepang Bersihkan Sampah Seusai Laga Jepang vs. Indonesia
Apa yang Dimaksud Cedera ACL? Simak Penjelasannya Secara Medis
Lembaga Negara sampai Pejabat Dicatut Pencairan Dana Bantuan, Simak Daftarnya
Ekspor Makanan dan Minuman ke Kanada Wajib Cantumkan Label Nutrisi, Berlaku Mulai 2025
Sepak Terjang Wamildan Tsani Panjaitan Sebelum Diangkat Jadi Dirut Garuda Indonesia
Pilu, Ini Hal yang Dirindukan Tamara Tyasmara dari Anaknya, Almarhum Dante
MMA Impact Indonesia 2024 Sukses Digelar, Kecerdasan Buatan Jadi Tema Pembicaraan Serius
Sterilisasi Lokasi Jelang Debat Pilkada Pemalang, Polisi Kerahkan Anjing Pelacak K-9