Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo menggelar rapat koordinasi mengenai kebakaran hutan di beberapa wilayah di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Pada pengantarnya, Presiden mengharuskan pemerintah daerah berada di tengah-tengah masyarakat untuk mengatasi bencana kabut asap yang menerpa wilayah Jambi, Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.
Presiden yang akrab disapa Jokowi itu juga berharap kepekaan para pemimpin daerah mulai dari gubernur, bupati dan walikota di daerah bencana asap untuk tetap berada di tengah masyarakat dan segera memadamkan sumber api.
"Pemerintah daerah bersama TNI, Polri dan masyarakat agar mengerahkan segala kemampuan untuk memadamkan api secepatnya dan menjaga keselamatan dan kesehatan warga," kata Jokowi dalam arahannya di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (4/9/2015).
Rapat terbatas tersebut dihadiri Panglima TNI, KSAD, KSAL, KSAU, Mendagri, Menteri ESDM, Kepala BNPB, dan Sekjen Kemhut. Pada rapat tersebut Presiden juga mengajak masyarakat berpartisipasi untuk memadamkan api.
Setelah masa darurat kabut asap reda, Presiden meminta pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri dan masyarakat bekerja sama untuk sesegera mungkin membuat terobosan solusi permanen untuk mengatasi bencana asap. Sumber api penyebab asap yang menutup langit telah mengganggu aktivitas warga harus dimatikan selamanya.
Advertisement
"Sudah saatnya kebiasaan land clearing tidak boleh dilakukan dengan pembakaran. Land clearing yang mau gampangnya saja dengan pembakaran bila terbukti ada pelanggaran hukum harus dilakukan penegakan hukum yang terukur," kata Presiden Jokowi.
Pemerintah telah berupaya terus menurunkan jumlah titik-titik kebakaran. Terhitung sepanjang Januari-September 2015 tercatat penurunan jumlah titik api. Dibandingkan dengan kondisi yang sama pada 2014, jumlah titik api telah turun 52-58 persen.
Namun, lanjut Jokowi, seluruh pihak perlu menjaga kewaspadaan mengingat kemarau yang masih panjang. Bencana asap akan mencapai puncaknya pada September hingga Oktober mendatang.
Presiden Jokowi juga telah menugaskan Panglima TNI untuk membantu mengerahkan upaya tambahan pesawat TNI dan personelnya.
"Untuk kementerian dan lembaga terkait. Saya meminta untuk berkonsentrasi dan mengerahkan program kerja pemerintah ke provinsi terdampak. Beberapa program pemerintah akan disesuaikan dengan kondisi daerah bencana asap," ucap Jokowi.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif mengatakan pemerintah memanfaatkan model hujan buatan dan pemadaman dari udara dan darat untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan.
"Saat ini jumlah pesawat yang yang dikerahkan untuk melakukan pemadaman ada beberapa wilayah, di Riau ada 1 pesawat, 3 helikopter, Sumatera Selatan 1 pesawat, 2 helikopter, Kalimantan Barat 1 pesawat, 1 helikopter dan 1 Camov, Kalimantan Tengah 2 helikopter dan 1 unit MI-171, Kalimantan Selatan 1 unit Camov, dan Jambi 2 unit MI-8 dan Superpuma," ucap Syamsul. (Bob/Ans)
Baca Juga
