Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tidak hanya menyoroti pegawai negeri sipil (PNS) di jajarannya. Dia juga mengkritik PNS yang berasal dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Ahok menilai, sikap para lulusan IPDN di Jakarta tidak begitu baik. Dia bahkan mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk membubarkan IPDN.
"Kemarin saya bilang ke Pak Jokowi. 'Pak, kalau bisa IPDN bubarkan saja, Pak. Untuk apa ada sekolah IPDN.' Saya bilang, 'Kalau masuknya juga enggak jelas, gimana tesnya, lulusnya gimana?' Itu hanya pembekalan korps saja berapa," ujar Ahok di Balaikota, Jakarta, Jumat (4/9/2015).
Usulan Ahok bukan tanpa alasan. Dia mendapati banyak PNS asal IPDN atau STPDN justru berbuat tidak baik. Ada temuan lulusan IPDN ini sengaja mengumpulkan uang untuk diserahkan ke oknum jaksa, agar tidak diperiksa ketika tersandung masalah. Termasuk kepada oknum Inspektorat DKI Jakarta.
"Semua dari perusahaan swasta mampu menyuplai (PNS). Dari TNI, Polri juga mampu menyuplai. Buat apa ada sekolah-sekolah gaya militer-militer seperti itu. Swasta mampu, untuk apa menggunakan seperti itu?" tanya dia.
Advertisement
Mantan Bupati Belitung Timur itu mengungkapkan, dirinya tidak pernah menggunakan lulusan IPDN sebagai ajudannya. Dia lebih memilih dari TNI atau Polri.
"Saya enggak mau pakai. Dalam kampanye dikasih polisi, ya sudah bagus, rekrut aja sudah. Untuk apa, dia (IPDN) hanya punya 2 peluru. Kalau polisi, tentara, dia bisa punya 9, 18 peluru. Saya bilang, kalau mau cari ajudan, yang jago berantem. Saya enggak mau ajudan dari IPDN. Ya sudah, bubar aja deh. Saya enggak tahu pikiran beliau apa. Kalau menurut saya enggak perlu ada," tutup Ahok. (Rmn/Ans)
Baca Juga
