Liputan6.com, Jakarta - "Kalau saya harus diganti, tidak ada masalah. Ini amanah,"
Itulah penggalan kata Komjen Pol Budi Waseso atau Buwas di Mabes Polri, saat dikonfirmasi soal kencangnya isu pencopotan dirinya sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Jakarta, 2 September lalu.
Dan memang benar, Buwas akhirnya dicopot sebagai orang nomor satu di jajaran Reskrim Korps Bhayangkara. Dia digantikan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Anang Iskandar.
Hal tersebut seperti tertera dalam Surat Telegram dengan nomor ST/1847/IX/2015 yang diterima dari sumber di kepolisian, pada Jumat 4 September 2015.
Telegram tersebut berisi Keputusan Kapolri Nomor: KEP/763/IX/2015 TGL 3-9-2015 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri.
Dalam Surat Telegram tersebut, Komjen Budi Waseso dimutasikan sebagai Pati Bareskrim dan ditugaskan sebagai Kepala BNN.
Sedangkan Komjen Anang menggantikan posisi Buwas sebagai Kabareskrim.
Telegram tersebut ditembuskan kepada Menko Polhukam, Menkumham, Kepala BIN, Gubernur Lemhanas, Kepala BNN, dan Kepala Bakamla.
Apa tanggapan Buwas?
Pria kelahiran Pati, Jawa Tengah, 19 Februari 1960 ini mengaku legowo dengan pergeseran ini.
"Ya enggak apa-apa. Kan kehormatan juga bagi saya. Iyalah, kehormatan itu nomor 1, penghargaan," kata Budi Waseso kepada Liputan6.com, Jumat 4 September 2015.
Advertisement
Buwas mengaku siap bekerja dengan baik di posisi barunya sebagai Kepala BNN.
"Ya, saya pastikan melihat ke dalam. Berorientasi pembenahan ke dalam, baru nanti saya melangkah ke tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawab saya. Kan sekarang belum (jadi kepala BNN). Baru info ya," kata Buwas soal program pertama yang akan dilakukan sebagai Kepala BNN.
Dia menegaskan, mutasi merupakan amanah yang harus dilaksanakan sebaik mungkin.
"Saya melihatnya sebagai Prajurit Bhayangkara. Apa pun tugas yang diberikan negara ataupun amanah kepada saya, saya pasti akan laksanakan sebaik mungkin. Saya tidak memilih tugas di mana saja. Dari awal saya jadi polisi kan saya tidak pernah memilih," kata Buwas.
"Tugas saya di mana saja, Insya Allah saya kerjakan sebaik-baik mungkin," imbuh Buwas.
Mantan Kapolda Gorontalo tahun 2012 ini yakin, apa yang menimpa dirinya bukanlah kriminalisasi.
Hanya, dia mewanti-wanti negara jangan sampai diatur segelintir atau sekelompok orang. Terlebih lagi diatur mafia. Seperti kasus yang tengah ditanganinya, yaitu penimbunan sapi.
"Penimbunan apa pun itu, seperti daging, kedelai, ini ada pasti mafia-mafia yang bermain di situ. Dan negara tidak boleh diatur oleh mafia. Negara yang mengatur semua ini. Artinya pemerintah, dalam hal ini Presiden yang harus bisa mengatur semuanya," kata Buwas.
Pemerintah tidak boleh lembek ketika berhadapan dengan mafia-mafia yang jelas-jelas merugikan negara. Mafia-mafia itu harus diberantas. Begitu juga dengan mafia pelabuhan.
"Jadi jangan sampai terbalik, pemerintah yang diatur oleh mafia. Nah kita harus berantas mafia ini," tutur dia.
"Ya seluruhnya mafia harus kita tertibkan, (termasuk mafia pelabuhan) harus kita berantas semua. Ya itu karena tidak ada positifnya," timpal dia lagi.
Buwas mengatakan, dimanapun dirinya berada penegakan hukum harus terus berlanjut. Bareskrim Polri, kata dia, harus bisa memberantas mafia-mafia penimbunan ataupun kasus korupsi yang menjerat oknum-oknum pemerintah.
Argumen Polri
Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Anton Charliyan mengatakan, mutasi atau pergeseran jabatan hal yang lumrah di internal Polri. Apalagi kebutuhan organisasi Polri membutuhkan kehadiran Budi Waseso di tempat yang lain.
"Karena sekarang darurat narkoba, dan Pak Buwas dibutuhkan. Pak Budi Waseso bisa lebih fokus dan diharapkan lebih progresif untuk penanganan kasus narkoba," kata Anton di Mabes Polri, Jakarta, Jumat 4 September 2015.
Anton menjelaskan, dalam telegram rahasia yang diterbitkan semalam, Polri tidak hanya merotasi Buwas dan Anang.
"Di samping itu pula di dalam telegram rahasia ada 71 Pati (Perwira Tinggi) dan Pamen (Perwira Menengah), termasuk beberapa kapolda," tambah dia.
Menurut Anton, mutasi jabatan di internal Polri bukan sesuatu yang bersifat negatif. Melainkan bisa membawa dampak positif bagi bangsa dan organisasi Polri sendiri.
"Peningkatan karier dan pergantian pengalaman agar seseorang bisa. Karena Polri sifatnya general," tukas Anton.
Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti menegaskan, pergeseran atau mutasi setiap perwira tinggi (Pati) atau perwira menengah (Pamen) tidak ada intervensi dari luar.
Ia memastikan kebutuhan organisasi menjadi salah satu alasan kuat untuk menggeser Komjen Pol Budi Waseso.
Badrodin juga membantah jika dikatakan penunjukan Buwas menjadi Kepala BNN karena intervensi dari Istana. Melainkan murni hasil sidang Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti).
"Nggak ada (intervensi Istana). Itu biasa saja kepentingan organisasi. Ya itu untuk kaderisasi," kata Badrodin di Mabes Polri, Jakarta, Jumat 4 September.
Badrodin menuturkan, Buwas kini memiliki kewenangan yang luas terkait narkoba.
Ia pun menyatakan, Komjen Buwas tidak 'dibuang' dari Polri. Malahan menurut Badrodin, posisi Kepala BNN itu lebih tinggi karena bertanggung jawab ke presiden langsung.
"Itu kan di bawah langsung Presiden ya. Lebih tinggi sebetulnya. Dan tanggung jawabnya juga lebih luas. Kan tanggung jawab pemberantasan narkoba di sana," ujar Badrodin.
Sementara kedudukan Kabareskrim bagi Komjen Pol Anang Iskandar merupakan tantangan baginya. Dengan pengalaman menjadi reserse, Komjen Anang dianggap memiliki kemampuan menjadi Kabareskrim. Ia juga memastikan mutasi dilakukan bukan untuk menghentikan penyidikan salah satu kasus.
"Ya bisa penyegaran. Mekanismenya dah berjalan. Siapa pun di atasnya masinisnya akan tetap berlanjut. Semua kasus jalan," tutup Badrodin.
Menurut dia, dua jabatan yang diemban dua jenderal bintang 3 itu sama pentingnya.
"Justru itu kita sama-sama. Kan kita itu ada 3 kasus jadi isu besar untuk diberantas keseluruhan. Pertama terorisme, korupsi, dan narkoba. Itu jadi musuh bersama dan itu mengkhawatirkan. Kalau pindah-pindah bidang itu supaya pemberantasan terhadap kasus berjalan dengan baik," jelas Badrodin.
Badrodin tak sependapat kalau mutasi Anang ke Kabareskrim membuat Anang yang lebih senior dari Buwas 'turun pangkat'.
"Enggak, itu sama. Kepala BNN itu eselon 1A, Kabareskrim juga eselon 1A," tegas Badrodin.
Komentar Istana
Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, pergantian di internal kepolisian merupakan hal biasa. Oleh karena itu tidak perlu diperdebatkan.
"Kemarin saya katakan mutasi itu call of duty, itu biasa. Di polisi, di PU (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) juga biasa, di manapun biasa. Menteri saja ditukar-tukar, apalagi polisi," ujar pria yang karib dsapa JK itu di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat 4 September.
Meski terkesan mendadak dan dikaitkan dengan penggeledahan Bakreskrim di kantor PT Pelindo II beberapa waktu lalu, JK memastikan tidak ada unsur politik di balik pertukaran posisi tersebut.
"Enggak ada (unsur politik). Apa unsur politisnya? Enggak ada. Profesionalisme saja yang baik," lanjut JK.
Dia juga membantah pencopotan dilakukan karena Komjen Pol Budi Waseso menunjukan kinerja buruk saat memimpin Bareskrim Polri.
"Enggak. Kejahatan narkoba lebih banyak untuk ditangkap jadi kan bagus di kelas sana," tandas JK.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan, pengangkatan Buwas sebagai kepala BNN berdasarkan pertimbangan prestasi dan kinerja selama menjadi perwira tinggi Polri. Apalagi dalam beberapa kesempatan, Presiden Joko Widodo selalu menekankan pentingnya pemberantasan narkoba.
"Pak Buwas tegas dan sudah terbukti mempunyai kecakapan keberanian kepemimpinan yang cukup untuk pemberantasan narkoba. Kejahatan narkoba ini kan jauh lebih besar daripada persoalan korupsi," ujar Pramono di Istana Kepresidenan
Pramono pun meminta agar perpindahan Buwas dari jabatan Kabareskrim menjadi kepala BNN tidak ditarik ke ranah politik. Sebab, pertukaran jabatan ini merupakan rotasi jabatan yang rutin terjadi di kepolisian.
"Presiden mempunyai diskresi untuk pertimbangan dan sebagainya. Dan dalam konteks ini mutasi biasa, apalagi Pak Buwas sudah terbukti kinerjanya," ucap dia.
Pramono berharap, di posisi barunya, Buwas mampu membuat BNN menjadi lebih baik dalam upaya memerangi kejahatan narkoba. "Memang narkoba salah satu hal yang menjadi perhatian pemerintah saat ini. Ini gunung es yang perlu segera ditangani dan perlu ditekankan," pungkas politikus senior PDIP itu. (Ron/Ali)
