Liputan6.com, Jakarta - Draf Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) saat ini masih dibahas Komisi III DPR. Dari sekian banyak pasal, salah satu yang disorot yakni kemunculan kembali pasal penghinaan presiden.
Pihak Kejaksaan Agung memberikan masukan terkait persoalan ini. Wakil Jaksa Agung Andhi Nirwanto mengatakan, pasal yang membahas perlindungan hukum bagi presiden dari penghinaan bisa dipertahankan dalam RUU KUHP.
"Pasal yang mengatur perlindungan kepala negara dan wakil kepala negara dari penghinaan menimbulkan ambivalensi (pertentangan). Kami berpendapat pasal itu tetap dipertahankan, tetapi dengan catatan delik tersebut dijadikan delik aduan," kata Nirwanto dalam rapat kerja dengan Komisi III di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 7 September 2015.
Andhi menyebut, untuk sanksi bagi pelaku mesti disesuaikan. Sebab kata dia, kesuaian ini tidak sama dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang diketok pada 6 Desember 2006 lalu.
Akomodir Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
Adapun Jaksa Agung HM Prasetyo menginginkan beberapa rumusan persoalan diakomodir dalam RUU KUHP. Diantaranya masalah perekrutan kelompok teroris dan pengikut paham radikal.
"RUU KUHP belum mengakomodir tindakan perekrutan kelompok teroris dan pengikut paham radikal," kata Prasetyo.
Dia juga menyinggung rancangan Perppu terkait pemberantasan tindak pidana terorisme serta rancangan Perppu penanggulangan kelompok radikal terorisme. Ia berharap hal ini juga diakomodir dalam RUU KUHP.
Selanjutnya, terkait pengakuan terhadap hak-hak korban, Prasetyo berharap ada pembahasan RUU KUHP yang lebih banyak mengakomodir hak-hak korban.
"Lebih banyak mengakomodir hak-hak korban serta dalam RUU KUHAP diatur tata cara serta lembaga yang berwenang untuk melakukan penaksiran kerusakan," tandas Prasetyo. (Sun/Ron)
Kejagung Ingin Pasal Penghinaan Presiden Tetap di RUU KUHP
"Kami berpendapat pasal itu tetap dipertahankan, tetapi dengan catatan delik tersebut dijadikan delik aduan."
diperbarui 08 Sep 2015, 07:16 WIBJaksa Agung Prasetyo (kemeja putih) saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI, Jakarta, Selasa (30/6/2015). Rapat tersebut membahas sinergi penegakan hukum dan permasalahan aktual lainnya. (Liputan6.com/Andrian M Tunay)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
45% Perusahaan Jerman Terkena Serangan Siber dari China, Kerugian Capai RP4.586 Triliun
Hasil Jerman Vs Hungaria: Der Panzer Pesta Gol
Monsieur Spoon dan Dewata Buka Outlet Terbesar di Surabaya, Tawarkan Olahan Tomahawk hingga Cokelat yang Tak Ada di Cabang Lain
Ini 6 Alasan Mengapa Olahraga Lari Kurang Cocok Bagi Penderita Obesitas
Pelamar CPNS 2024 Kementerian ESDM Boleh Pakai Meterai Tempel
Tinggalkan Manchester United, Motivasi Jadon Sancho Gabung Chelsea Digugat Legenda
6 Potret Kebersamaan Baim Wong dan Paula Verhoeven, Diisukan Akan Cerai
Mitos atau Fakta, Apakah Makanan Berkolesterol Tinggi Selalu Menyebabkan Kolesterol Naik?
Terkuak Alasan Maudy Koesnaedi Tak Masuk Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024
Top 3 Islami: Amalan Ini Pasti Raih Kenikmatan Iman dan Ketenangan Jiwa, UAH Berani Garansi
Hasil UEFA Nations League: Drama 7 Gol Warnai Kemenangan Belanda, Jerman Gilas Hungaria
BYD Kejar Toyota dan Volkswagen Jadi Merek Mobil Terlaris di Dunia