Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyarankan pada Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dibubarkan. Namun, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai IPDN masih dibutuhkan.
"Ya IPDN ini kan kita tetap perlu, pendidikan birokrasi untuk pamong praja. Sekolah apa nanti kalau tidak ada sekolah pamongnya," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (8/9/2015).
Advertisement
Menurut JK, pendidikan IPDN merupakan poin penting yang mampu menelurkan para birokrat seperti lurah dan camat. Tiap profesi membutuhkan tempat pelatihan khusus masing-masing.
"Sama dengan insinyur ada pendidikan insinyur, ada pendidikan dokter. Ini kepemimpinan pamong praja itu Kemendagri harus ada sekolahnya," tutur JK.
JK menerangkan, bukan IPDN yang harus dibubarkan. Namun, kekerasan dalam lembaga itu yang harus dihilangkan. "Itu bukan IPDN-nya dibubarin, ya kekerasannya yang harus dihilangkan," tandas JK.
Ahok telah mengusulkan pembubaran IPDN kepada Presiden Jokowi. Ia menilai untuk menghasilkan PNS yang baik, IPDN tak perlu mendidik keras seperti dalam militer. Menurut dia, PNS yang baik juga bisa berasal dari perusahaan swasta maupun TNI/Polri. (Ado/Ein)
