Ini Laporan Ahok soal Pelaksanaan APBD 2014

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok membacakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pelaksanaan APBD 2014. Seluruh anggaran baik pendapatan, pembiayaan, maupun belanja tidak memenuhi target.

LKPJ dibacakan di hadapan sidang paripurna DPRD yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Ferrial Sofyan. Selain itu, hadir pula Wakil Ketua DPRD Jakarta lainnya, M Taufik dan Triwisaksana.

Ahok menjelaskan, untuk pendapatan daerah baru terealisasi Rp 43,82 triliun atau 67,38% dari target Rp 65,05 triliun. Pendapatan daerah itu didapat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terealisasi Rp 31,27 triliun atau 78,66% dari target Rp 39, 75 triliun.

"Pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah Rp 27,05 triliun dari target Rp 32,50 triliun, retribusi daerah Rp 515,16 miliar dari target Rp 1,74 triliun," kata Ahok di ruang rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Selasa (8/9/2015).

Kemudian, untuk realisasi belanja daerah terdiri dari realiasi belanja tidak langsung Rp 12,63 triliun dari anggaran Rp 17, 12 triliun‎. Dan realisasi belanja langsung Rp 25,16 triliun dari anggaran Rp 46,52 triliun.

Anggaran belanja langsung digunakan untuk pelaksanaan program unggulan Kartu Jakarta Pintar (KJP), rehabilitasi gedung sekolah, dan peningkatan kesehatan.

"Lalu revitalisasi Terminal Bus Pinang Ranti, Klender, Rawamangun, pembangunan proyek Mass Rapid Transit (MRT), Jalan Layang Tendean-Blok M-Cileduk, pembebasan waduk," sambung Ahok.

Sedangkan untuk pembiayaan daerah, sudah terealisasi Rp 7,59 triliun yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 2013 dan pengeluaraan pembiayaan 2014 yakni Rp 4,45 triliun. Pembiyaan daerah itu antara lain digunakan untuk Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) PT Bank DKI, PT Transjakarta, PT Jakpro dan PT MRT.

Untuk Neraca Daerah hingga 31 Desember 2014, aset Rp 425,35 triliun, utang Rp 577,59 miliar dan ekuitas dana Rp 424,77 triliun.

"Dibandingkan dengan 2013, terdapat kenaikan nilai aset Rp 19,69 triliun. Sementara itu, utang 2014 turun Rp 509,04 miliar dibandingkan dengan jumlah utang per 31 Desember 2013," jelas Ahok.

Sementara Arus Kas periode 1 Januari 2014 sampai 31 Desember 2014, yakni Arus Kas bersih dari Aktivitas Operasi Rp 16,08 triliun, Arus Kas Keluar bersih untuk Aktivitas Investasi Aset Non-Keuangan Rp 10,39 triliun, Arus Kas Keluar Bersih untuk Aktivitas Pembiayaan Rp 4,03 triliun, dan Arus Kas bersih dari Aktivitas Non Anggaran Rp 115,50 miliar.

"Kami juga terus lakukan upaya perbaikan demi terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel," tutup Ahok. (Rmn/Ado)