Liputan6.com, Jakarta - Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) merupakan salah satu langkah strategis dalam menutupi kekurangan biaya operasional dan biaya pendidikan di PTN. Sehingga, penyaluran BOPTN harus dioptimalkan, sesuai amanat Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
Hal ini ditegaskan anggota Komisi X Sutan Adil Hendra, usai rapat dengar pendapat umum antara Panja BOPTN Komisi X dan Rektor Universitas Indonesia, Rektor Universitas Brawijaya, Rektor Univesitas Sebelas Maret, Rektor Institut Teknologi Bandung, Wakil Rektor Universitas Gajah Mada, Wakil Rektor Institut Pertanian Bogor, dan Dirjen Penelitian Pengembangan Pengabdian Masyarakat.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X Nuroji ini berlangsung di Gedung Nusantara I, Selasa 8 September 2015.
"Dengan adanya BOPTN dan amanat UU No 12 Tahun 2012, hal ini membantu UKT (uang kuliah tunggal) mahasiswa. Dengan demikian tentu beban orang tua membiayai kuliah anaknya bisa diringankan. Oleh karena itu, Komisi X mendorong agar besaran BOPTN dapat semaksimal mungkin, namun tetap sesuai dengan pagu anggaran," ujar Sutan.
Namun, kata politikus Partai Gerindra ini, penyaluran BOPTN tetap mengedepankan prinsip transparan dan berkeadilan, dan tidak terlambat.
Politikus asal daerah pemilihan Jambi ini berjanji, Panja akan memperbaiki sistem BOPTN yang masih bermasalah, sehingga ke depannya BOPTN ini efektif, efesien, tepat waktu dan tempatnya.
Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi X Mujib Rohmat dari Fraksi Golkar, mengatakan Panja BOPTN akan memformulasi rumusan BOPTN, hingga penyaluran BOPTN dapat berkeadilan.
"Kebijakan BOPTN penting dan kami dorong setiap tahun agar ditingkatkan," imbuh Mujib.
Sebelumnya, Rektor Universitas Indonesia memaparkan, penyaluran BOPTN pada 2013-2014 berjalan baiik, namun pada 2015 terjadi sedikit perbedaan, karena pembiayaan sarana dan prasarana digabung ke dalam.
Adapun Wakil Rektor UGM mendorong agar BOPTN bukan hanya diteruskan, tapi juga ditingkatkan. "Kami mendorong agar BOPTN tidak hanya diteruskan tetapi ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan, karena sudah meringankan beban kami dan mahasiswa," kata Wakil Rektor UGM. (Sun/Yus)
Komisi X DPR: Penyaluran BOPTN Harus Dioptimalkan
Komisi X mendorong agar besaran BOPTN dapat semaksimal mungkin, namun tetap sesuai dengan pagu anggaran.
diperbarui 09 Sep 2015, 10:29 WIBAnggota Komisi X Sutan Adil Hendra
Advertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Indomobil Group Gandeng PLN Icon Plus Percepat Adopsi Kendaraan Listrik di Indonesia
Survei: Orang Jepang Paling Tak Puas dengan Kehidupan Seks Mereka
Mengenal PET Scan, Uji Pencitraan yang Dilakukan Vidi Aldiano untuk Tahu Kondisi Kanker
Tips Menghindari Bullying: Panduan Lengkap untuk Menciptakan Lingkungan yang Aman
8 Potret Lawas Nissa Sabyan dan Ayus Pasca Isu Selingkuh, Kini Sah Menikah
BFI Finance Sebut 2025 Jadi Tahun Menarik Bagi Industri Pembiayaan
Total Aset ETF Bitcoin Tembus Rp 1.591 Triliun
Link Live Streaming BRI Liga 1 Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta, Jumat 22 November 2024 Pukul 15.30 WIB di Indosiar dan Vidio
Menggali Keunikan Kerupuk Melarat, Masuk Daftar Oleh-Oleh Khas Cirebon
YouTube Music Recap 2024 Datang Lebih Awal, Hadir dengan Fitur Interaktif Baru
Prabowo Bawa Oleh-Oleh Investasi Rp 135,2 Triliun dari Inggris
Pernikahan Nissa Sabyan dan Ayus Sah Secara Agama serta Negara, KUA Singgung Status Duda Perawan