Liputan6.com, Jakarta - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi yang digadang-gadang bakal meningkatkan gairah ekonomi dalam waktu dekat.
Salah satu poin dalam paket kebijakan tersebut adalah menciptakan stabilitas harga komoditi pangan. Salah satu hal paling disoroti pemerintah adalah soal daging sapi.
Advertisement
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menuturkan untuk menjaga pasokan daging sapi, pemerintah telah memperluas kerjasama dengan negara-negara pengimpor sapi.
"Ini adalah memperluas cakupan perdagangan dan negara asal impor sapi maupun daging sapi sehingga mampu menciptakan harga yang lebih kompetitif. Memberikan kemudahan bagi pemerintah untuk melakukan stabilisasi pasokan dan harga daging sapi," kata Darmin di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (9/9/2015).
Sayangnya Darmin masih belum memperjelas negara mana saja yang menjadi tujuan impor tambahan yang akan dilakukan pemerintah. Selama ini pemerintah selalu mengandalkan Australia dan Selandia Baru sebagai negara pemasok sapi ke Indonesia.
Apa yang dilakukan ini juga dalam rangka menjaga angka inflasi yang pada akhir tahun ditargetkan sebesar 3-5 persen. Sementara kebijakan pengendalian inflasi ini ada di tangan Bank Indonesia. Darmin mengatakan ini merupakan bentuk komunikasi antara BI dengan Pemerintah.
Di kesempatan terpisah, Gubernur Bank Indonesia, Agus DW Marto Wardojo menjelaskan ada beberapa langkah yang akan ditempuh BI untuk mengendalikan inflasi tersebut.
"Pertama, memperkuat koordinasi Tim Pengedalian Inflasi (TPI) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam rangka akselerasi implementasi roadmap pengendalian inflasi nasional dan daerah," kata Agus.
Saat ini telah terdapat lebih dari 430 TPID di seluruh Indonesia dan telah memiliki roadmap inflasi daerah. Agus mengatakan, Bank Indonesia akan terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah pusat maupun daerah untuk mengimplementasikan roadmap tersebut.
Kebijakan pengendalian inflasi selanjutnya dengan memperkuat kerjasama Ekonomi dan Keuangan Daerah antara Bank Indonesia dengan Pemerintah Pusat dan Daerah. (Yas/Ahm)
