Liputan6.com, Yogyakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi menunjuk Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai role model reformasi birokrasi di tingkat provinsi dan kabupaten. Menurut Yuddy, DIY mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang clear and good governance.
"Yogyakarta harus menjadi role model dalam menciptakan akuntabilitas kinerja yang berbasis tata kelola pemerintahan yang clear and good government," kata Yuddy Chrisnandi saat memberikan sambutan dalam acara Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemda DIY di Yogyakarta, Rabu (9/9/2015).
Advertisement
Yuddy mengaku bangga dengan kinerja Pemda DIY yang mampu meningkatkan akuntabilitas aparatur sipilnya. Dia meminta agar komitmen Pemda DIY tetap dipertahankan sehingga akan tercipta pemerintahan berkelas dunia.
"Saya selaku menteri sangat bangga dengan Pemda Yogyakarta yang sebelum ada penekanan-penekanan dari kita dalam melakukan reformasi birokrasi tetapi sudah dilaksanakan. Pertahankan! Jadikan ini komitmen yang berkesinambungan dan jadikan tata kelola yang semakin baik dan harus diduplikasi oleh derah lain," kata Yuddy Chrisnandi.
Gubernur DIY, Sri Sultan HB X mengaku bangga dengan prestasi Pemda DIY karena telah dijadikan percontohan dalam hal reformasi birokrasi. Menurut Sri Sultan HB X, perubahan pola pikir aparatur sangat dibutuhkan untuk mempercepat reformasi birokrasi.
"Misalnya saya membangun satu bangunan dengan biaya Rp 100 juta tapi ternyata kurang dari Rp 100 juta saja sudah cukup, ya sudah. Berarti di situ terjadi efisiensi yang dimaksud dengan uang yang relatif kecil tapi hasilnya bisa maksimal. Jadi harus ada kemauan dari pelakunya sendiri untuk mengubah mindset," kata Sri Sultan.
Sri Sultan mengaku, 6 tahun yang lalu Pemda DIY masih menjalankan program tanpa memikirkan outcome. Sehingga anggaran yang dikeluarkan tidak sebanding dengan hasil yang dicapai.
"Tetapi sekarang kami sudah berubah. Hal ini menunjukan bahwa Pemda serius dalam melakukan perubahan-perubahan, pelan tapi pasti," kata Sri Sultan.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta, Bambang Wisnu Handoyo mengaku beruntung mendapat pembinaan dari Kementerian PANRB sehingga dapat memacu peningkatan kuantitatif dan kualitatif.
Ada perbaikan dalam 3 hal yaitu akuntabilitas dalam hal keuangan, manfaat kinerja yang memberikan perhatian pada hasil kegiatan pemerintahan, dan prosedur.
"Kalau tahun kemarin kami hanya berbasis penyerapan anggaran, tetapi tahun ini kami sudah fokus pada kinerja seperti hasil dan dampak. Ini sejak diperkenalkan target kerja pada tahun 2006 oleh Kemenpan. Jadi kalau bicara soal serapan anggaran maka tidak lepas outcome-nya," kata Bambang. (Ndw/Ahm)
