DPR Dukung Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Nasdem, Johnny G Plate menilai paket kebijakan ekonomi tahap I yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pemerintahan.

Johnny menuturkan, kebijakan tersebut sebuah langkah strategis untuk melakukan regulasi dan deregulasi terhadap aturan lama yang tidak relevan lagi.

"Percepatan penyerapan anggaran sudah disampaikan berulang kali waktu rapat kami dengan Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Pemerintah dan Presiden menanggapi dorongan kami dengan baik. Kita (Komisi) mendukung kebijakan deregulasi ini," kata Johnny di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9/2015).

Selain kebijakan ekonomi tahap I ini, sebut dia, Bank Indonesia memang telah mengeluarkan kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Artinya, kebijakan ekonomi ini harus didukung seluruh pihak yang terkait.

"Dari sisi BI untuk menjaga stabilitas nilai tukar, BI sudah mengeluarkan aturannya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. BI juga harus tetap menjaga lalu lintas devisa," sebut Johnny.

Selain itu, dia mengatakan, kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah harus mendapat dukungan dari politik di parlemen. Hal tersebut, agar pemerintah bisa mengimplementasikan kebijakannya dengan maksimal.

"Dari sisi politik, bagaiamana politisi dan DPR memberikan dukungan terhadap kebijakan ini agar bisa diimplementasikan dengan baik. Pemerintah pusat dan Provinsi harus diminta untuk menggerakkan birokrasi supaya kebijakannya tidak berjalan di tempat karena rakyat menunggu," ujar dia.

Johnny menegaskan, dalam penerapan kebijakan ekonomi ini pemerintah jangan terlalu mengandalkan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN). Sebab, pemerintah perlu mendorong pihak swasta untuk melakukan investasi agar belanja yang dilakukan pemerintah menjadi seimbang.

"Paket kebijakan itu tidak hanya dari APBN, tapi mendorong pihak swasta mengambil peran dalam perekonomian. Kalau belanja pemerintah berjalan dan investasi berjalan, maka perekonomian Indonesia dapat berjalan dengan baik," kata Johnny.

Senada, Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKS Yudhi Widiana Adia mengaku pihaknya menyambut baik kebijakan ekonomi tahap I yang dikeluarkan Presiden Jokowi ini. Lantaran menurut Yudhi, kebijakan ini dapat memacu implementasi infrastruktur di daerah-daerah. Namun, untuk menjalankan kebijakan ekonomi ini diperlukan kekompakan di kalangan pemerintahan sendiri.

"Kalau masalah infrastruktur Kementerian PU sudah mengantisipasi dengan percepatan tender, Satgas percepatan penyerapan. Tinggal kekompakan pemerintah menginplementasikannya. Kadang- kadang pemerintah tidak kompak sehingga kebijakan tidak berjalan," kata Yudhi.

Terkait dana desa yang dinilai menjadi fokus utama kebijakan ini, ia melanjutkan, dana desa harus diturunkan sesegera mungkin agar masyarakat daerah tidak terlalu terkena imbas dari pelemahan ekonomi saat ini.

"Paling tidak dana desa ini dapat menahan isu krisis ekonomi. Tapi, tetap tergantung pemerintah satu padu dalam paket tersebut," ucap Yudhi.