Rizal Ramli: Mereka yang Tak Suka Saya Pasti Ada Kepentingan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli merupakan salah satu menteri baru hasil reshuffle yang dilakukan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Agustus 2015 kemarin. Rizal menggantikan Indroyono Soesilo.

Belum satu bulan menjabat, Rizal sudah mengeluarkan banyak pernyataan yang mengundang kontroversi dari beberapa pihak. Bahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla pernah ditantang berdebat dengan dirinya mengenai program listrik 35 ribu Mega Watt (MW) yang sebenarnya merupakan salah satu program andalan pemerintah.

Menanggapi berbagai kometar miring di masyarakat tersebut, Rizal Ramli mengaku tidak ambil pusing. Dirinya menganggap orang yang tidak suka dengan dirinya adalah orang yang memiliki kepentingan di Indonesia.

‎Yang punya persoalan, yang tidak suka itu yang punya kepentingan, itu aja, sederhana," kata Rizal di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Jumat (11/9/2015).

Ditegaskan Rizal, apa yang ia lontarkan selama ini semata-mata demi kebenaran, demi kemandirian bangsa yang ke depan juga akan mensejahterakan masyarakat Indonesia.

Namun dirinya menyambut positif pihak-pihak yang mengkritisi namun pihak tersebut menyajikan berbagai fakta yang selama ini tidak diketahui oleh Rizal. Rizal menganggap dengan perdebatan yang sehat tersebut menjadikan para pemimpin negara semakin dewasa.

"Tapi, kalau perbedaan pendapat karena kepentingan, karena KKN ya terganggu, dengan adanya Rizal Ramli ya terganggu, sederhana kok itu masalahnya," papar Rizal.

Seperti diketahui, belum lama menjabat, Rizal mengkritisi program listrik 35 ribu Mega Watt (MW)‎ yang dianggapnya tidak realistis. Bahkan dirinya menantang JK untuk berdebat menegenai hal itu.

Tidak hanya itu, dirinya juga mengkritisi Garuda Indonesia yang telah membeli pesawat berbadan besar dari Airbus dan Boeing yang dianggapnya tidak terlalu penting, dan itu memicu kerugian perusahaan. Padahal dalam hal itu Garuda Indonesia yang merupakan BUMN dimana kewenangan perseroan ada di bawah Kementerian BUMN.

Paling baru, Rizal Ramli mengkritisi penggunaan listrik prabayar yang diterapkan PT PLN (Persero). Menurutnya penggunaan listrik prabayar mengundang adanya mafia listrik dimana jumlah pembelian pulsa listrik tidak sama dengan jumlah nominal yang terpasang di meteran listrik. (Yas/Gdn)