Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti mengaku telah mengajukan beberapa usulan untuk masuk dalam paket kebijakan ekonomi. Namun keputusan itu di tangan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Adapun beberapa usulan untuk masuk dalam paket kebijakan ekonomi yakni menyetop nelayan tangkap asing. Di sisi lain, mendorong hilirisasi dengan memperbesar porsi kepemilikan asing.
Advertisement
"Mencabut tangkap asing 100 persen tidak boleh lagi. Kepemilikan untuk tax allowance dan kepemilikan saham asing untuk pabrik lebih tinggi dari 40 persen, 100 persen tidak apa-apa karena itu memberi pekerjaan orang kita," kata dia, Jakarta, Jumat (11/9/2015).
Dia menuturkan, minimnya kepemilikan asing membuat hilirisasi sektor perikanan tidak berkembang. Alhasil, pencurian ikan pun mewabah. "Tangkap bisa 100 persen, makanya semua nyolong. Tidak mau bikin pabrik tak mau pekerjakan orang kita. Orang asing lebih baik bangun pabrik, kita usulkan hilirisasi asing punya porsi besar," tambahnya.
Sejalan dengan itu, dia juga meminta pengusaha lokal berlomba untuk berinvestasi di hilir supaya tidak kalah dengan asing. "Saya minta pengusaha Indonesia turun sebelum asing pada masuk," tutur Susi.
Tak sekadar itu, Susi Pudjiastuti juga meminta adanya pembebasan impor tarif untuk jaring nylon. Hal tersebut untuk mengurangi beban pada nelayan.
"Kita ada usulan jaring impor tarif dibuang, galangan kapal mendapat persamaan pembebasan PPN. Kenapa jaring kenapa PPN apalagi bea masuk. PPN kena bea masuk kena. Padahal nylon baju dan jaring beda, nylonnya sama, bentuknya beda," pungkas dia. (Amd/Ahm)
