Liputan6.com, Jakarta - Isu kocok ulang Pimpinan DPR semakin mencuat setelah kasus pertemuan Pimpinan DPR dengan bakal calon presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Terlebih dengan bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke pemerintahan Jokowi-JK, yang sebelumnya berada di Koalisi Merah Putih (KMP) yang selama ini menguasai alat kelengkapan dewan (AKD) di parlemen.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku tak khawatir soal adanya isu pergantian Pimpinan DPR. Dia justru meminta kepada pihak-pihak yang mewacanakan kocok ulang kursi Pimpinan DPR agar melakukannya sesuai aturan.
"Kalau ada yang mau ganti Pimpinan DPR ya sesuai prosedur. Itu niatnya saja kali mereka. Tapi kalau di pimpinan sendiri enggak ada niatan tuh," kata Fadli Zon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (14/9/2015).
Terkait pertemuannya dengan Donald Trump, Fadli dan Ketua DPR Setya Novanto saat ini sedang diproses Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dengan dugaan melanggar kode etik anggota dewan.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menyatakan, pihak-pihak yang melaporkannya harus kembali mempelajari Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Menurutnya, fungsi DPR bukan hanya pegawasan, budgeting dan legislasi, tetapi juga diplomasi.
"Kalau bilang ada yang melanggar konstitusi. Iya harus belajar lagi UU MD3. UU MD3 ada peran diplomasi hakekatnya kepentingan nasioanal," ucap Fadli.
Fadli menyayangkan pihak-pihak tersebut mengurusi hal yang tidak terlalu penting. Namun mengabaikan urusan negara, salah satunya tidak menyoroti masalah pemerintahan.
"Ironis, mereka bela rakyat tapi ada masalah nggak teriak. Selama ini nggak pernah kedengeran kritik Pemerintah, tapi tau-tau ngurusin Donal Trump. Move on, banyak masalah yang terjadi jamaah haji wafat. Jangan manuver politik," pungkas Fadli. (Ron/Mut)
Advertisement
