Ada yang Menganggap Lebay Soal Kondisi Darurat Pornografi

Liputan6.com, Jakarta Diperlukan langkah-langkah preventif dan kuratif untuk membentengi generasi bangsa dari serbuan pornografi. Pada Februari lalu, Indonesia sudah menyatakan perang dan darurat pornografi.

“Indonesia dalam kondisi darurat pornografi yang memerlukan upaya preventif dan kuratif agar generasi bangsa selamat, ” ujar Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa usai acara pertemuan kerjasama Kementerian Sosial dengan Muslimat NU di Hotel Boutique Jakarta, Selasa (15/9/2015).

Namun, kata Mensos, ada beberapa pihak yang menganggap hal itu sebagai tindakan ‘lebay’ karena memang seperti gunung es yang nampak di permukan sedikit, tapi faktanya sangat banyak terjadi.

“Banyak laporan ke saya, ibu di sini ada kejadikan tapi mau dipublikasikan. Lalu, saya panggil dinas sosial (dinsos) untuk memastikan kejadiannya karena dianggap tidak ada tapi realitasnya terjadi, sedangkan korban butuh trauma healing dan konseling, ” tandasnya.

Kementerian Sosial (Kemensos) memiliki data yang selalu di-update, di setiap provinsi dan kabupaten mana saja yang tinggi kejadiannya. Tentu saja lengkap dengan pelaku dan tingkatan korbannya.

“Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui korban pelecehan seksual yang menimpa laki-laki ternyata cukup banyak, dibandingkan korban perempuan,” ucapnya.

Dalam penanganannya, Kemensos tidak bisa bekerja sendirian, tapi memerlukan sinergitas dengan public private sector, ormas dan pihak-pihak terkait lainnya.

“Tentu saja, butuh sinergitas dengan public private sector, ormas dan pihak-pihak terkait lainnya, ” tandasnya.

Selain itu, para religious leader bisa berperan aktif dengan menyapa para jamaah baik di tempat ibadah maupun tempat-tempat lainnya dengan tema-teman yang bisa cukup signifikan disampaikan.

“Peran aktif dari para religious leader bisa menyampaikan dengan bijaksana, bahwa ini yang harus dihindari dan ini mesti dicegah, ” katanya.

Saat ini, untuk penanganan narkoba ada telpon adiksi call center 021 171 di Pusat Penyuluhan Sosial (Puspensos). Ke depan, penanganan pornografi juga akan dibuatkan call center serupa agar efektif dan lebih luas penjangkauannya.

“Kami sedang mengevaluasi dari call center adiksi tersebut, dan ini bisa untuk mencegah pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak serta menekan incest agar tidak ditutup-tutupi dengan call center model adiksi tersebut,” katanya.

Upaya lainnya dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) pornografi dengan 17 elemen NGO di dalamnya. Satgas pemerintah di bawah komandannya Menteri Agama dan selama ini terus intens melakukan komunikasi dengan Kemensos.

“Satgas anti pornografi pemerintah dengan komandannnya Menteri Agama intens melakukan komunikasi dengan Kemensos, untuk menekan tindak pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak sebagai dampak dari pornografi, ” ungkapnya.