Liputan6.com, Jakarta - Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap petinggi PDIP yaitu Tjahjo Kumolo, Puan Maharani, dan Pramono Anung yang masih menjadi anggota DPR, walaupun ketiganya duduk dalam kabinet pemerintahan Jokowi-JK menuai kontrovensi. Lantaran ketiganya dianggap rangkap jabatan.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, tidak ada istilah rangkap jabatan. Sebab, setelah ditunjuk, kursi mereka di DPR dibiarkan kosong. Dia juga menegaskan tidak ada konflik internal, terutama di daerah pemilihan Puan Maharani, Jawa Tengah 5.
"Kemarin kita sudah rapat DPP dan menegaskan itu bukan konflik. Ada orang yang mengatakan, itulah kita memberikan bantuan kepada negara. Kan dengan tidak atau belumnya PAW, tidak ada jabatan rangkap. Kita tegaskan tidak ada jabatan rangkap. Tidak ada fasilitas negara atau gaji yang diterima oleh Pak Tjahjo, Ibu Puan, dan Mas Pramono Anung," ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa 15 September 2015.
Pengganti Puan Maharani
Hasto menegaskan, pengganti ketiga orang tersebut telah disiapkan sejak lama. Untuk pengganti Puan Maharani yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu adalah Darmawan Prasodjo.
Advertisement
"Yang bersangkutan kan menjadi Deputi Kantor Staf Kepresidenan. Ini Darmawan kan kuat dalam bidang energi. Rencana partai, dia akan disiapkan menjadi Komisi VII," jelas dia.
Dia menjelaskan, Darmawan memperoleh suara terbanyak kedua, sehingga dia memintanya mempertimbangkan kembali posisi menggantikan Puan atau tetap menjadi deputi.
"Di mana yang bersangkutan baru kembali dari Amerika. Karena itu minta pertimbangan beliau mau jadi anggota Dewan atau melanjutkan menjadi deputi. Sehingga tidak ada konflik," lanjut Hasto.
Hasto menambahkan, untuk pengganti Pramono Anung adalah Eva Sundari. Walaupun Eva bukan suara kedua terbanyak.
"Eva itu bukan suara terbanyak. Tapi demi tugas dan kepentingan partai, maka ditunjuk. Kemudian pengganti Tjahjo sudah kita siapkan, yang bersangkutan memiliki talen di kebudayaan, memiliki kelompok kesenian. Yaitu ibu Tuti (Tuti Roosdiono). Secara praktis PAW tidak ada kendala lagi," tegas dia.
Hasto pun geram dengan pihak yang menyebut partainya membiarkan adanya rangkap jabatan. Menurut dia, dengan kekosongan 3 orang itu DPR, justru menghemat negara, karena tidak lagi menerima gaji serta fasilitas yang ada.
"Yang kami luruskan adalah seolah-olah ada jabatan rangkap. Padahal mereka sudah tidak menjabat. Justru semua fasilitas negara telah dikembalikan. Otomatis negara berhemat dengan proses ini. Kami kan menyiapkan (proses PAW) sebaiknya, kecuali konfirmasi dengan Darmawan Prasodjo. Ini juga tidak ganggu fraksi. Karena fraksi adalah kerja kolektif kolegial," pungkas Hasto. (Mvi/Ans)
