Liputan6.com, Jakarta - Setelah 5 hari lawatan kerja ke 3 negara di Timur Tengah, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, hari ini.
Dalam rapat yang dihadiri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Kepala BNPB Willem Rampangilei dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti itu, Presiden menginstruksikan kepada semua jajaran pemerintah, baik di pusat hingga daerah untuk bergerak.
"TNI juga bergerak, Polri bergerak. Pemerintah daerah juga harus bergerak. Semua bergerak untuk padamkan api dan bebaskan asap dengan target operasi yang jelas," ucap Jokowi, Rabu (16/9/2015).
Presiden meminta agar penegakan hukum dilaksanakan tegas. Tidak hanya para pelaku penambang hutan, namun juga para pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab atas penebangan hutan secara ilegal.
"Jangan hanya menyasar rakyat biasa, tapi harus juga tegas dan keras pada perusahaan yang menyuruh membakar," kata dia.
Jokowi berharap para menteri bertindak tegas dan tidak ragu-ragu untuk melakukan peninjauan, pembekuan atau pencabutan izin konsesi bagi perusahan pembakar lahan. “Mereka harus bertanggung jawab," tegas Presiden.
Kepada Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah, jokowi meminta untuk melakukan mobilisasi tenaga kesehatan agar dapat segera memberikan pelayanan bagi warga di daerah yang terkena dampak kebakaran hutan.
Untuk memadamkan titik api yang masih terjadi, Jokowi meminta upaya pemadaman terus ditingkatkan, baik melalui jalur darat maupun pemadaman melalui udara dengan cara hujan buatan dan water bombing. (Ron/Ado)
Advertisement
