Liputan6.com, Jakarta - Sejak dimulainya pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dalam APBD secara detail, perdebatan antara legislatif dan eksekutif semakin terlihat. Dewan tidak segan-segan mencoret mata anggaran atau program yang dinilai tidak jelas sasarannya.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku tidak keberatan dengan sikap kritis dewan kepada para SKPD saat pembahasan APBD. Hal itu justru baik karena seluruh anggaran diketahui satu per satu.
Advertisement
"Itu gunanya kita lempar ke DPRD, itu tugas DPRD yang menimbang. DPRD kan wakil rakyat. Makanya KUA-PPAS kita perketat, lempar ke DPRD, makanya saya seneng kali ini DPRD bahas beneran KUA-PPAS," kata Ahok di Balaikota Jakarta, Rabu (16/9/2015).
Pembahasan ini jelas berbeda dengan dulu. Sebelumnya, pembahasan KUA-PPAS hanya bersifat 'gelondongan' dan tidak terperinci. Sehingga banyak pokok pikiran yang tiba-tiba masuk dan berujung masalah.
"Enak ini, jadi ada auditor. Tugas DPRD itu pengawasan salah satunya. Dia kan mewakili rakyat, tinggal yang mewakili rakyat timbang nih," tambah Ahok.
Selama pembahasan sudah beberapa mata anggaran yang dipermasalahkan DPRD. Misalnya saja soal biaya pembuatan pidato, makanan untuk berbagai acara pemprov, dan yang terbaru adalah biaya untuk senam para PNS.
"Tergantung Anda yang nilai. Kalau gitu sama aja. Saya mau mempekerjakan tukang sapu Rp 2,7 juta. Pantes enggak? PPSU itu Rp 1 triliun lebih loh. Masyarakat suka enggak sekarang di tiap kelurahan ada 40 orang yang bersihin got, nyapu. Daripada dulu kasih ke swasta Rp 1 triliun yang kerja dikasih Rp 800 ribu. Mending kita kasih ke orang langsung, kalau macam-macam kita pecat," tutup Ahok. (Ado/Ron)
