Liputan6.com, Jakarta - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2015 tak lama lagi bergulir. Namun, anggaran pengamanan Pilkada belum turun sepenuhnya.
Walau demikian, DPR meminta Polri memastikan pelaksanaan pilkada aman. Hal itu diungkapkan legislator dalam rapat kerja dengan Kapolri.
"Potensi untuk mengganggu kedaulatan rakyat terkait pemungutan suara di TPS bisa di antisipasi," kata Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil, di ruang Komisi III Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9/2015).
Memang, kata dia, anggaran keamanan pilkada baru turun sekitar 70 persen. Namun, anggaran tersebut bisa dimaksimalkan hingga pilkada digelar.
"Anggarannya belum cair seperti yang diajukan, masih sekitar 70 persen untuk pengamanan pilkada. Kita tertolong tidak setiap hari kampanye pilkada dilaksanakan," harap Nasir.
Namun, dia menilai Polri memiliki manajemen anggaran pilkada yang baik. Oleh karena itu, dia mengapresiasi langkah-langkah menajemen yang dilakukan Polri.
"Bapak (Kapolri) memiliki manajerial yang baik dan ini membantu pihak Kepolisian sendiri dalam mengamankan pilkada," ucap Nasir.
Anggota Komisi II DPR lainnya dari Fraksi Partai Hanura, Frans Agung Mula Putra Natamenggala meminta Polri tidak mempermasalahkan soal anggaran. Dia meminta Polri fokus ke tupoksinya, keamanan wilayah.
"Ada atau tidak ada anggaran untuk pengamanan pilkada, maka Polri tetap garda terdepan mengamankan pilkada. Tentu saja perlu dipikirkan bukan hanya anggaran pengamanan pilkada melainkan fungsi penegakan hukum yang ada di tangan Polri," tegas Frans.
Menurut dia, perlu ada prioritas dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan pemerintah daerah untuk pengamanan serta penegakan hukum pilkada. "Apalagi personel Polri yang diturunkan dalam Pilkada sampai ke tingkat TPS," ujar Frans.
Optimisme
Advertisement
Selain itu, anggaran pengamanan pilkada bisa diambil dari APBD apabila APBN tidak sanggup menutupi semua kebutuhan dana. Namun tentunya, dari APBD tergantung kemampuan masing-masing daerah. "Hal tersebut sudah di atur dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada," tandas Frans.
Anggota Komisi II DPR dari PDI Perjuangan Arteria Dahlan mengklaim pengamanan pilkada tidak terganggu dengan masalah anggaran. Sebab, dia sudah mengecek secara langsung dan tidak ada masalah.
"Saya pastikan tidak ada masalah. Dana sudah oke, semua kabupaten/kota dan provinsi sudah tandatangani NPHD. Jadi kita sudah cermati dari dana tersebut masih memungkinkan untuk melakukan pelayanan pengamanan standar," kata Arteria.
Dia menambahkan DPR juga sudah berkali-kali tanyakan ke Kapolri soal kesiapan Polri mengamankan pesta demokrasi tersebut. "Itu jauh-jauh hari bahkan saat itu NPHD baru 57 persen yang ditandatangani daerah. Polri wajib harus bekerja maksimal untuk memastikan pilkada serentak aman tertib lancar dan demokrasi hebat," ujar Arteria. (Bob)
