Liputan6.com, Jakarta - Fraksi Partai Hanura menilai usulan kenaikan gaji presiden bukanlah hal yang mendesak. Kondisi ekonomi Indonesia sedang melemah.
Bendahara Fraksi Hanura Miryam S Haryani memandang usulan kenaikan gaji presiden yang digaungkan Fraksi PDI Perjuangan ini bisa menimbulkan kegaduhan politik.
"Bagi Hanura, secara fungsional kenaikan tunjangan perlu tapi itu bukan perkara mendesak, apalagi di tengah ekonomi yang terus stagnan begini sehingga lebih baik memaksimalkan tunjangan yang memang sudah ada saja," kata Miryam di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (18/9/2015).
"Apabila sikap seperti ini terus dibiarkan, tentu ke depan akan susah memunculkan situasi yang kondusif, karena kegaduhan yang diciptakan sendiri," sambung dia.
Anggota Komisi V DPR itupun mengaku heran kenaikan tunjangan bagi anggota dewan ditolak, namun mengusulkan kenaikan gaji presiden.
"Apabila kenaikan tunjangan kinerja ditolak tapi gaji presiden dinaikkan tentu kita juga akan bertanya balik, apakah kinerja Presiden selama ini juga sudah maksimal dan layak untuk dinaikkan gajinya?" tanya Miryam.
Menurut dia, konsisten bersikap itu penting dalam berpolitik agar tidak bertentangan dengan cita-cita yang dibangun selama ini. Apalagi, cita-cita tersebut bertujuan untuk kepentingan rakyat Indonesia.
"Jadi, konsisten itu perlu agar tidak terjadi kontradiksi di sana-sini dan ikut memberi contoh praktik berpolitik yang baik bagi masyarakat luas," tandas Ketua Srikandi Hanura tersebut.
Presiden Mengkritik
Presiden Jokowi malah mengkritik usulan itu. Menurut dia, usulan tersebut tidak pantas disampaikan ke publik dalam situasi perekonomi yang melambat seperti sekarang.
"Jangan aneh-aneh lah, ekonomi melambat kayak gini. Urusan gaji, urusan tunjangan, malu," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 17 September 2015.
Mantan Gubernur DKI tersebut mengaku tidak mengetahui adanya usulan kenaikan gaji presiden dan wakil presiden. Dia kemudian mempertanyakan asal-muasal usulan kenaikan gaji. "Saya tanya, itu usulannya dari mana?" kata Jokowi. (Bob/Mut)
Kenaikan Gaji Presiden Dinilai Bisa Timbulkan Kegaduhan Politik
Sebab, perekonomian Indonesia sedang lemah.
diperbarui 18 Sep 2015, 14:56 WIBPresiden Jokowi memberikan pernyataan pers terkait kecelakaan Pesawat Trigana di Papua, Jakarta, Senin (17/8/2015). Presiden telah menugaskan tim taktis untuk mengevakuasi Pesawat Trigana Air yang jatuh. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Advertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Siapa Ahli Ibadah yang Pahalanya Habis di Hari Kiamat? Buya Yahya dan Ustadz Khalid Ungkap Golongannya
BMKG Sebut Musim Hujan Tahun Ini Berbeda, Ini Alasannya
Waspada Wabah Demam Berdarah Kongo, Inilah 4 Gejalanya
Kate Middleton Bersiap Menjadi Ratu Inggris Setelah Melewati Pengobatan Kanker Setahun Terakhir
Jadwal Sholat DKI Jakarta, Jawa dan Seluruh Indonesia Hari Ini Senin 23 Desember 2024
Trik Simpan Bawang Merah Tanpa Kulkas Agar Awet Berbulan-Bulan
Mahfud MD Kritisi Ide Prabowo yang Mau Maafkan Koruptor
Jadwal Lengkap Misa Natal 2024 di Gereja Katolik Yogyakarta
Kisah Malaikat Protes Ada Orang Tak Niat Mengaji Tapi Dosanya Diampuni, Diceritakan Gus Baha
Kaleidoskop 2024: Sejarah Manis Timnas Indonesia Kelompok Usia, Bersaing Asia dan Nyaris Tembus Olimpiade Paris
Sinopsis Film Gowok: Kamasutra Jawa, Karya Terbaru Hanung Bramantyo Masuk Big Screen Competition IFFR ke-54
Pramono Anung Akan Beri Ruang Kegiatan Olah Raga Lebih Masif di Jakarta