JK: Bonus Demografi RI Jadi Daya Tarik Dunia

Pemerintah India memburu para penduduk laki-laki untuk divasektomi untuk mencegah angka kelahiran.

oleh Silvanus Alvin diperbarui 21 Sep 2015, 16:27 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Liputan6.com, Jakarta - Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 250 juta tidak boleh dilihat sebagai beban negara. Tapi sebaliknya, jumlah penduduk yang cukup besar tersebut harus dilihat sebagai keuntungan. Dengan jumlah penduduk yang banyak, Indonesia menjadi daya tarik dunia.

"Jumlah penduduk yang 250 juta ini merupakan tenaga kerja produktivitas yang tinggi sekaligus konsumen yang besar, karena pada dewasa ini dua hal itulah yang menjadi daya tarik di dunia, konsumen dan produktivitas. Tergantung cara kita mengelola jumlah penduduk yang besar ini bukan sebagai beban tapi sebagai keuntungan," ‎kata Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam seminar tentang Isu-isu Kependudukan dan Pembangunan di Indonesia, di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (21/9/2015).

JK menjelaskan negara-negara lain yang sebelumnya membatasi jumlah penduduk pun telah berubah pikiran. Sekarang, banyak negara yang melakukan segala cara untuk menambah penduduk. Bahkan, dengan memberikan insentif untuk menambah jumlah kelahiran.

"Singapura yang dulu memberikan insentif atau tunjangan agar penduduknya jangan melahirkan atau hanya satu anak, karena begitu berhasilnya maka sekarang terbalik justru memberikan insentif agar ibu-ibu di sana mau melahirkan anak‎," tutur dia.

China dan India pun pun juga begitu. China dahulu melihat penduduk sebagai beban negara, sementara pemerintah India memburu para penduduk laki-laki untuk divasektomi untuk mencegah angka kelahiran.‎ Pada akhirnya, kedua negara itu pun akhirnya berubah pikiran.

Sementara itu, Jerman memilih untuk menerima para pengungsi dari Suriah maupun negara Timur Tengah lainnya demi mendapatkan tambahan demografi dalam kurun waktu cepat. Di samping membantu secara kemanusiaan, di sisi lain Jerman telah mempunyai hitungan ekonomi sendiri.

‎"Jerman sebagai negara sudah mengeluarkan biaya yang besar mengenai hal ini, tapi pada 5-6 tahun yang akan datang akan memenuhi kebutuhan ekonomi nya dengan pekerja usia kerja yang baik dari pengungsi yang hampir 1 juta itu‎," jelas dia.

‎Meski bonus demografi dilihat sebagai keuntungan suatu negara, JK menyampaikan pemerintah tetap akan memberlakukan program Keluarga Berencana (KB). Program itu berguna untuk menjaga harmonisasi.

‎"Supaya tidak terlalu padat, sehingga tidak merugikan ekonomi yang berlebihan sehingga tidak seimbang dengan kapasitas atau lingkungan kita. Tapi juga tidak drastis, tidak seperti Singapura, China dulu," tandas JK. (Silvanus Alvin/Gdn)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya