Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan kebijakan impor semakin terbuka untuk memenuhi ketersediaan pangan. Dari pada mengorbankan masyarakat, pemerintah lebih baik memilih impor.
"Ya kita tidak ingin mengorbankan masyarakat dengan berpegang pada perkiraan yang bisa salah. Karena itulah maka kita buka kemungkinan itu (impor) secepatnya kita akan melihat itu sebagai kemungkinan, harus buka," kata JK, di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (21/9/2015).
Advertisement
JK mengatakan, saat ini stok beras yang ada di gudang Bulog sekitar 1,5 juta ton. Stok tersebut bukan untuk konsumsi para penduduk, melainkan stok beras miskin (raskin).
"Stok untuk makanan seluruh penduduk itu kira-kira 2,5 juta sampai 3 juta per bulan. Stok Bulog itu hanya kira-kira 1,5 juta juga bisa sampai akhir tahun untuk raskin," tutur dia.
Pagi tadi, JK menggelar rapat bersama beberapa menteri Kabinet Kerja untuk menentukan langkah menghadapi fenomena El Nino. Rapat ini digelar di Rumah Dinas Wakil Presiden pagi tadi.Juru Bicara Wakil Presiden Husain Abdullah menjelaskan rapat yang digelar selama 1 jam itu menyimpulkan, pemerintah akan memaksimalkan pengadaan beras.
"Rapat menyepakati, sekiranya kemarau berkepanjangan dan produksi terganggu, maka pemerintah harus tetap berusaha untuk menjaga ketersediaan pangan dengan memaksimalkan pengadaan beras," kata Husain.
Ketersediaan pangan, terutama beras, perlu dijaga supaya tidak terjadi lonjakan harga berlebihan. Husain juga menuturkan dalam rapat tersebut diputuskan juga kebijakan impor akan diberlakukan bila pasokan kurang.
"Langkah ini sekaligus sebagai upaya untuk menjaga agar tidak terjadi lonjakan harga yang dapat membebani rakyat miskin. Sehingga impor juga akan jadi pilihan, jika memang diperlukan," tutur Husain.
Dalam rapat tersebut hadir Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, serta Kepala Bulog Djarot Kusumayakti. (Silvanus A/Ahm)
