Liputan6.com, Jakarta - Kecurangan Pilkada masih kerap terjadi di sejumlah daerah. Kecurangan sering ditemukan di tingkat kecamatan. Hal itu dinilai bukan sesuatu baru bahkan suddah menjadi rahasia umum.
"Ya itu kan sudah rahasia umum," ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tahjo Kumolo di gedung Kemendagri, Jakarta, Senin (21/9/2015).
Tjahjo mengaku, pihaknya tak akan tinggal diam menghadapi maraknya kecurangan tersebut.
Kemendagri, kata Tjahjo, melakukan langkah terpadu meminimalisir kecurangan di Kecamatan. Misalnya melalui koordinasi antara Kemendagri dengan beberapa instansi pemerintahan seperti Bawaslu, Polri, dan BIN.
Salah satu contoh kecurangan di tingkat kecamatan yang jadi sorotan adalah penggelembungan suara. Tjahjo menilai, meski tak semua kecamatan terjadi, namun indikasi itu menjadikan kecamatan sebagai posisi sentral penyelenggaraan Pilkada dalam pemungutan suara.
"Maka dalam pertemuan camat kemarin, kami ingatkan potensi konflik pada penghitungan suara dan penetapan pemenang. Jangan sampai ada bukti yang dilakukan oknum PNS yang mencederai demokrasi, sehingga membuat permasalahan atau konflik di daerah," kata Tjahjo.
Tjahjo menambahkan, aparat keamanan seperti TNI, Polri, dan BIN turun sebagai komponen pengawasan sekaligus pendeteksi dini menjelang pelaksanaan Pilkada serentak. Dirjen Kesbangpol Kemendagri memegang kendali penuh untuk pengawasan itu.
Dengan begitu, potensi konflik sebagai akibat dari kecurangan akan bisa dideteksi sejak awal. "Jadi jangan sampai ada istilah kecolongan," ujar Tjahjo. (Ron/Ali)
Advertisement
