Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nasir bertemu Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Selain silaturahmi dan memperkenalkan pengurus baru hasil Muktamar Makassar, Agustus lalu, kedatangan PP Muhammadiyah juga untuk mengklarifikasi kabar permintaan maaf pemerintah kepada keluarga eks PKI.
"Kami juga mengklarifikasi isu apakah pemerintah akan meminta maaf terhadap PKI. Beliau katakan sama sekali tak ada agenda, bahkan terpikir pun tidak. Dengan demikian, isu yang berkembang bahwa pemerintah akan meminta maaf sudah diklarifikasi," ujar Haedar Nasir di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, (22/9/2015).
Menurut Haedar, kepada para pengurus Muhammadiyah yang hadir, Jokowi juga berjanji tidak akan pernah mengajukan permohonan maaf kepada para keluarga PKI.
"Presiden tak akan melakukan itu, apalagi sampai membuat permintaan maaf," kata Haedar.
Ia mengaku tidak mendapatkan penjelasan rinci mengapa Jokowi berupaya meyakinkan bahwa tidak ada kata maaf bagi para keluarga PKI. Namun, dia meyakini keputusan tersebut didasari oleh mayoritas suara umat Islam yang menjadi korban keganasan PKI.
"Tak ada penjelasan tentang itu, tapi saya kira beliau punya prinsip. Pada hal ini, Muhammadiyah, NU, ormas lain, dan TNI posisi mendukung pemerintah. Kata presiden, kalau kami meminta maaf, kami akan berhadapan dengan NU, Muhammadiyah, dan TNI," ucap Haedar.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu juga menegaskan pemerintah tidak perlu meminta maaf kepada keluarga anggota PKI yang menjadi korban kekerasan aparat di masa lalu.
Advertisement
"Pakai logika saja, yang berontak siapa? Yang bunuh duluan siapa? Yang bunuh tentara kita siapa? Masa yang berontak dan membunuh, kita malah minta minta maaf? Itu sama saja saya dipukulin atau digebukin terus saya minta maaf," ujar Ryamizard di Kementerian Pertahanan, Jakarta, 19 Agustus 2015. (Ron/Yus/Sar)
Baca Juga
