Liputan6.com, Jakarta - Kementerian PPN/Bappenas tengah menyusun rencana alokasi anggaran 2016 sesuai dengan RAPBN 2016 yang tengah di bahas di DPR RI. Melihat pertumbuhan ekonomi yang melambat dan nilai tukar rupiah yang sudah undervalue, pemerintah berencana mengurangi alokasi anggaran untuk infrastruktur di tahun depan.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Sofyan Djalil menjelaskan, pengurangan tersebut dikarenakan alokasi anggaran akan lebih di fokuskan untuk menciptakan lapangan kerja demi mengurangi pengangguran.
"Jadi anggaran akan lebih difokuskan pada sektor-sektor yang akan mendorong pencapaian target. Misal sekarang ini tingkat pengangguran terbuka targetnya tidak berubah. Padahal kondisinya ekon kan sulit, maka APBN ini harus digunakan untuk menyelamatkan atau menciptakan lapangan kerja," kata Sofyan di kantornya, Rabu (23/9/2015).
Dicontohkan Sofyan, dana desa tahun depan lebih dialokasikan untuk membangun sebuah industri atau pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) di wilayah pedesaan, bukan lagi fokus untuk membangun infrastruktur.
Tidak hanya itu, alokasi anggaran nantinya juga akan lebih difokuskan untuk mengurangi kemiskinan masyarakat Indonesia dengan cara mengalokasikan anggaran lebih direct, seperti jaminan-jaminan sosial.
"Kuncinya asumsi rendah tapi target tidak berubah, ini tantangan bagi Bappenas, tantangan bagi semua pihak bagaimana kita alokasikan pengeluaran secara lebih tepat," tegas dia.
Di samping itu, untuk mempercepat alokasi anggaran pemerintah demi memicu pertumbuhan ekonomi 2016, dirinya juga memastikan nantinya proses tender yang diselenggarakan di masing-masing kementerian dan lembaga akan dilakukan di akhir tahun ini. Sehingga nantinya masuk 2016, sudah mulai pengerjaan proyeknya.
"Tahun kemarin kita panggil semua kementerian ada surat edaran dari Menteri Keuangan sudah, Bappenas juga sudah. Kita panggil semua untuk mereka mengalokasikan anggaran yang tidak terpakai ini untuk persiapan proyek 2016, kalau proyek disiapkan dengan baik bisa memperpepat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja," tutup dia. (Yas/Gdn)
Cegah Pengangguran, Pemerintah Kurangi Anggaran Infrastruktur
Dana desa tahun depan lebih dialokasikan untuk membangun sebuah industri atau pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) di wilayah pedesaan.
diperbarui 23 Sep 2015, 14:13 WIB(Ki-ka) Menteri BPN/Bappenas Sofyan Djalil, Menkeu Bambang Brodjonegoro dan Gubernur BI Agus Martowardojo saat menghadiri rapat dengan Komisi XI DPR RI membahas Asumsi Dasar Makro RAPBN 2016, Jakarta, Senin (21/9/2015). (Liputan6.com/Johan Tallo)
Advertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Kemenag Gorontalo Lambat Cairkan Tukin P3K, Mahasiswa Ikut Protes
Cara agar Terkoneksi dengan Allah saat Sholat, Ini Kuncinya Kata UAH
Deretan WAGs Pemain Diaspora Timnas Indonesia, Mulai Atlet hingga Model Internasional
Gibran Minta Hapus Penerimaan Siswa Sistem Zonasi, Solusi Atau Masalah Baru?
Intip Sejarah di Balik Megahnya Gedung Sate Bandung
OVO Perangi Judi Online, Sinergi dengan Pemerintah dan Swasta
Dugaan Korupsi Nyaris Rp1 Miliar, Dua Mantan Pegawai RSUD Embung Fatimah Batam jadi Tersangka
Pesan Mendag Budi ke Pelaku Usaha: Inovasi Jadi Kunci Peningkatan Daya Saing Ekspor
Jelang Nataru 2025, ASDP Ketapang Siapkan 57 Armada Kapal
Badai Cedera Hantam Arsenal, Hadapi Laga Krusial Tanpa Kehadiran Bukayo Saka
Gelar Acara Pendidikan, Upaya Koperasi Karya Praja Sejahtera Cilegon Tingkatkan Kompetensi Anggota
Bangga, Pembalap Sepeda Indonesia Satu Race dengan Pembalap Legenda Dunia Mark Cavendish