Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) akan melanjutkan proyek pembangunan kereta cepat (High Speed Train/HST) Jakarta-Bandung sepanjang 180 Kilometer (Km). Untuk merealisasikannya, pemerintah kembali melobi pihak Jepang dalam kerjasama business to business (B to B).
Usai menerima kunjungan Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Yasuaki Tanizaki, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengungkapkan, pemerintah Indonesia tetap akan membangun kereta cepat.
Advertisement
"Kereta cepat 300-350 Km per jam tidak jadi. Yang diusulkan dibangun kereta berkecepatan 250 Km per jam," ujar dia saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (23/9/2015).
Darmin menjelaskan, proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung akan diserahkan melalui skema business to business atau pihak swasta. Desain pembiayaannya, lanjut dia, tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) baik langsung maupun tidak langsung.
"Jepang punya pertanyaan yang lebih banyak soal kereta cepat, seperti keretanya nanti berkecepatan berapa. Kita mengatakan, nanti di kerangka acuannya masalah teknis saja," ujar dia.
Darmin menegaskan, pesan ini disampaikan dirinya atas perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun Darmin mengatakan, pihak Jepang belum memberikan jawaban atas ketertarikannya terhadap proyek tersebut.
"Tidak ada jawabannya mengenai itu. Tapi saya harus sampaikan karena memang Presiden meminta untuk disampaikan," tutur Darmin.
Darmin mengatakan, kerangka acuan proyek kereta cepat ada di tangan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kementerian akan menyerahkannya kepada perusahaan pelat merah.
"Kerangka acuan bisa ditanyakan ke Kementerian BUMN, karena bukan pemerintah yang akan menjalankan proyek ini," kata Darmin. (Fik/Ahm)
