Liputan6.com, Jakarta - Dalam kunjungan kerja ke Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah pada 23 dan 24 September 2015, Presiden Joko Widodo atau Jokowi melihat langsung beratnya kondisi lapangan dalam kebakaran hutan di beberapa titik panas.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar bercerita bagaimana Jokowi menyaksikan langsung kebakaran lahan dan hutan yang terjadi di lahan gambut dan meliputi areal yang luas.
Advertisement
"Saat Presiden di tengah lahan gambut yang terbakar luas, bermunculan api dari bawah permukaan tanah hanya dalam waktu 5 menit," ujar Siti melalui keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com, Jumat (25/9/2015).
Saat itu pula Jokowi langsung menggelar rapat dadakan bersama menteri dan pejabat lainnya di tengah hutan yang terbakar itu.
"Presiden saat itu menginstruksikan masalah ini diselesaikan sesegara mungkin. Satu-satunya cara mengatasi persoalan kebakaran di lahan gambut hanya dengan pencegahan, menjaga ekosistem gambut. Tetapi, terhadap lahan yang sedang terbakar dan semakin meluas harus segera diambil langkah," ujar mantan politisi Partai Nasdem itu.
Dalam rapat di tengah medan berat tersebut, menurut Siti, Jokowi meminta untuk secepatnya memadamkan api dengan pembasahan gambut, di mana pembasahan pada prinsipnya merupakan bagian dari langkah tata kelola ekosistem gambut.
Upaya Pemadaman di Lahan Gambut
Menteri Siti mengatakan, di lokasi kejadian, Kabupaten Pulang Pisau, tempat Jokowi memantau langsung lokasi kebakaran hutan, terdapat Sungai Kahayan yang dapat menjadi sumber air untuk memadamkan api.
"Upaya seperti ini pernah diusulkan Pemda Kabupaten Pulang Pisau kepada pemerintah pusat tahun 2012, namun belum dipenuhi. Upaya ini terkait dengan pengaturan kanal dan tata kelola gambut," ucap dia.
Presiden kemudian memerintahkan Menko Polhukam, Menteri LHK, Kepala BNPB, Kapolri dan Panglima TNI untuk sesegera mungkin merealisasikan pembasahan lahan gambut yang sedang terbakar dengan dukungan Operasi Bakti TNI.
Untuk itu telah dilakukan rapat teknis di Banjarmasin yang melibatkan semua unsur, dipimpin oleh Kepala BNPB dan Panglima TNI sebagai tindak lanjut instruksi Presiden. Rapat membahas rencana kerja teknis drainase yang didukung dengan Operasi Bakti TNI.
"Dalam pekerjaan teknis, Kementerian PU akan memberikan dukungan teknis civil engineering dan know how tentang tata air gambut. Mulai hari ini disiapkan 10 unit alat berat dari TNI/BNPB dan 30 unit pompa air dari KLHK," kata dia.
Jokowi juga memberikan perintah kepada Menteri LHK untuk mewajibkan tiap perusahaan membuat embung-embung air di dalam areal konsesinya. "Hal ini akan mempercepat tindakan pemadaman api dan untuk ketersediaan air di saat musim kering," pungkas Siti. (Ado/Vra)
