Liputan6.com, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera dan Kalimantan, tak lepas dari dampak tindak korupsi.
"Kalau korupsi tak dapat dihentikan, maka akan rusak semua sektor. Katakanlah kabut asap, itu akibat masalah korupsi di perizinan, bisnis hutan. Itu yang menyebabkan problem korupsi menjadi massif," ujar Koordinator Badan Pekerja ICW Adnan Topan Husodo saat berkunjung ke kantor redaksi Liputan6.com, Selasa (29/9/2015).
Adnan menjelaskan, pada dasarnya korupsi di Indonesia terbagi menjadi 3 sektor. Yakni korupsi di sektor hukum, birokrasi dan politik. Namun yang menjadi tren adalah korupsi di sektor politik, karena paling banyak terkait dengan kebijakan pembangunan.
"Secara umum korupsi di Indonesia terdiri dari korupsi di bidang hukum, birokrasi, dan politik. Dalam konteks di Indonesia, pemerintah atau negara sulit melawan korupsi," ujar dia.
Karena itu, kata Adnan, tanpa ada dukungan politik dari masyarakat sulit memberantas korupsi di Tanah Air. Karena politik adalah tempat memutuskan terkait masalah hukum, birokrasi, dan politik itu sendiri.
Tunjangan DPR
Terkait masalah kenaikan tunjangan DPR, Adnan berpendapat, tentu ini menjadi bagian masalah korupsi di Tanah Air yang harus dihilangkan. Karena korupsi ada karena adanya anggaran.
"Sebenarnya memang ada persoalan serius melihat kapasitas DPR sebagai pejabat publik dan minta kenaikan tunjangan. Ini masuk problem korupsi. Dan korupsi tidak terjadi jika anggaran tidak diplot," ujar dia.
Di banyak negara, Adanan menambahkan, keputusan terkait anggaran gaji anggota dewan ditentukan legislatif sebelumnya. Sehingga tidak ada konflik kepentingan.
"Di sini politisi ikut berbisnis, konflik kepentingan menjadi lazim. Karena itu usulan kenaikan tunjangan dilakukan mereka yang punya otoritas. Saya kira juga ini salah satu kelemahan yang menjadi celah korupsi kita," pungkas Adnan. (Rmn/Mut)
Advertisement
