Liputan6.com, Jakarta - Proyek tol Manado-Bitung seksi II masuk dalam tahap persiapan lelang. Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan, hanya empat perusahaan yang ikut dalam proses lelang tol tersebut.
"PT Waskita Karya, Konsorsium Jasa Marga, PT PP dan Wijaya Karya, Bangun Tjipta Sarana dan HCM Dewanto asal Malaysia," kata Pelaksana Tugas Kepala BPJT, Herry Trisaputra Zuna, di kantor Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, Jalan Pattimura, Jakarta, Rabu (30/9/2015).
Saat ini proses pembebasan lahan sudah mencapai 94 persen. Dengan demikian, proses pelelangan bisa dipercepat. "Kami akan percepat proses-proses yang bisa dipercepat, paling tidak Mei tahun depan konstruksi sudah bisa dimulai," kata Herry.
Tol ini memiliki total panjang mencapai 39,9 kilometer. Di mana seksi I merupakan porsi pemerintah sedangkan seksi II bakal dilelang untuk investor.
Direktur Pembangunan Jalan, Achmad Ghani Ghazali mengatakan, proyek tol ini ditargetkan selesai konstruksi seluruhnya pada 2018.
"Kontraktor pelaksananya adalah Tiongkok Hebei Road dan Bridge Group. Co. Ltd yang bekerja sama dengan PT Hutama Karya (Persero) Tbk," tutur Ghani.
Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum juta telah menandatangani kontrak proyek tol Manado-Bitung seksi I segmen 2 senilai Rp 1,24 triliun. Pemerintah mendapatkan porsi untuk mengerjakan pembangunan jalan tol Manado-Bitung seksi I.
Ghani mengatakan, ruas tol Manado-Bitung seksi 1 segmen 2 sepanjang 7 km telah ditandatangani kontraknya pada Rabu pekan ini. Nilai kontrak yang diteken tersebut sebesar Rp 1,24 triliun."Nilainya 1,24 triliun. Pembangunan tol Manado-Bitung terdiri dari 2 seksi dengan total panjang 39,9 km," katanya.
Pekerjaan fisik segmen 2 dikerjakan melalui pinjaman dari Bank Exim China dan sisanya sepanjang 7,9 km dibiayai dengan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Ghani menambahkan, pembebasan lahan ruas tol Manado-Bitung seksi I segmen 2 hingga kini mencapai 94 persen. Pembebasan lahan dibiayai oleh pemerintah provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten Minasaha Utara. "Untuk sisa lahan yang belum dibebaskan akan dibiayai oleh pemerintah pusat," lanjutnya.
Proses selanjutnya setelah ditandatangani kontrak, pemerintah menunggu pencairan pinjaman dari Bank Exim China, yang rencananya bakal cair paling telat Desember 2015.
"Kita menghargai anggaran pinjaman China dan tentunya kita akan bekerja bersama, pengupayakan bersama supaya loan China ini bisa ditandatangani sebelum Desember," kata Sekjen Kementerian PUPR, Taufik Widjojono. (Zul/Gdn)
Advertisement
