Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar jajaran kementeriannya mempercepat pembangunan infrastruktur. Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) mempercepat proses lelang di sejumlah direktoratnya.
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR melakukan lelang dini paket kegiatan di 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp 11,6 triliun yang terdiri dari. 3.100 paket pekerjaan. Diharapkan, lebih dari separuhnya bisa dilelangkan hingga akhir tahun ini.
"Kami harapkan sampai Desember bisa kami paketkan 2.103 dengan total kira-kira Rp 10,8 triliun. Sisanya di 2016," tutur Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR, Mudjiadi di kantor Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, Jalan Pattimura, Jakarta, Rabu (30/9/2015).
Mudjiadi mengatakan, salah satu latar belakang dipercepatnya proses lelang adalah untuk mengeksekusi proyek-proyek belanja modal di sektor konstruksi sesegera mungkin. Hal ini sesuai dengan program pemerintah. "Jadi yang biasanya kami lakukan pada November kita tarik pada September," tuturnya.
Selain itu, Direktorat Jenderal Bina Marga juga melakukan lelang paket pekerjaan 2016 senilai Rp 9,3 triliun. Sebanyak 305 paket penangangan jalan dan jembatan yang tersebar di seluruh Indonesia mulai dilelangkan.
"Dengan upaya ini, Ditjen Bina Marga telah melakukan pelelangan awal kegiatan 2016 sebanyak total 366 paket dengan nilai total Rp 13,03 triliun. Pelelangan dini sendiri akan terus dilakukan setiap bulannya hingga akhir 2015," kata Direktur Jenderal Bina Marga Hediyanto W Husaini.
Dikatakan Hediyanto, paket tersebut tersebar di 34 provinsi dengan komposisi Rp 8,53 triliun dari rupiah murni Rp 787,6 miliar berasal dari surat berharga syariah negara.
Sebelumnya, Kementerian PUPR memang telah berjanji untuk membuka lelang proyek infrastruktur Tahun Buku 2016 pada Agustus kemarin. Namun ternyata rencana tersebut mundur menjadi September.
Menteri PU-Pera, Basuki Hadimuldjono mengatakan, penundaan lelang proyek infrastruktur untuk 2016 tersebut karena Kementerian PUPR menunggu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan nota keuangan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Basuki menuturkan, proses lelang mundur ke September juga karena untuk menimbang proyek-proyek mana saja yang sudah pasti dan layak untuk dijalankan pada 2016 nanti.
Dia mengatakan, beberapa proyek telah siap untuk dilelang, antara lain Tol Trans Kalimantan dan Tol Trans Papua. Selain itu, Tol trans Sumatera juga siap untuk dijalankan.
Advertisement
"Trans Kalimantan atau perbatasan, Trans Papua. Sebenarnya sudah banyak yang di-multiyears-kan. Multiyears tahun depan 30 persen dari DIPA. Tahun ini sekitar 10 persen lebih dikit," tandas dia. (Zul/Gdn)
