Menteri Rini Bakal Banyak Non-Aktifkan Direksi BUMN, Kenapa?

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno baru saja‎ menonaktifkan Direktur Utama PT TWC Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko, Laily Prihartiningtyas.

Penonaktifan tersebut bukan karena kinerja Tyas buruk, melainkan lebih disebabkan adanya pemekaran organisasi di lingkup Kementerian BUMN, dimana Tyas di tarik menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian BUMN.

Apa yang dialami Tyas tersebut nampaknya juga akan dilakukan ke beberapa direksi perusahaan BUMN lainnya.‎ Ini dilakukan untuk mengisi kekosongan posisi di lingkup Kementerian BUMN.

Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN, Edwin Hidayat Abdullah mengungkapkan, penonaktifan tersebut sebenarnya satu hal yang lumrah dilakukan di organisasi Kementerian yang berkantor di Jalan Medan Merdeka Selatan itu.

"Ini sudah biasa, ada pegawai Kementerian BUMN yang kinerjanya bagus langsung ditempatkan langsung di perusahaan BUMN, lalu nanti kita tarik kembali kalau dianggap sudah cukup," kata Edwin saat berbincang dengan Liputan6.com, Kamis (1/10/2015).

Diakuinya, saat ini para pegawai PNS yang kini ditugaskan di untuk menjadi direksi di perusahaan BUMN ada sekitar 5 orang hingga 6 orang. Orang-orang itu diakui Edwin bukan tidak mungkin nantinya akan ditarik kembali ke dalam organisasi Kementerian BUMN‎.

Hanya saja, dalam penarikan kembali tersebut pihak Kementerian BUMN akan memperhatikan dalam hal usia. Hal itu karena menyangkut secara langsung produktifitas pegawai jika nantinya sudah dipindah tugaskan.

"Seperti sekarang yang menggantikan Tyas di TWC itu Pak Purwanto, itu juga dulu orang Kementerian (BUMN), tapi melihat usianya, jadi biarkan beliau di sana (TWC) dulu saja," terang Edwin.

Sampai saat ini sebagai dampak pemekaran organisasi Kementerian BUMN, diakui Edwin masih ada beberapa jabatan yang masih kosong, meskipun Tyas sudah di tarik kembali ke Kementerian BUMN. Untuk itu, ke depan bakal ada beberapa direksi BUMN yang bernasib sama seperti Tyas.

Seperti diketahui, pemekaran organisasi ini diawali sejak pelantikan 6 pejabat eselon I baru pada bulan Juli 2015. Dengan adanya tambahan 6 pejabat ini, maka Kementerian BUMN kini memiliki 10 pejabat setingkat Eselon I.

Penambahan pejabat Eselon I tersebut tidak terlepas dari tugas Kementerian BUMN yang pada kepemimpinan Rini Soemarno yang lebih berat yaitu tidak lagi pembinaan, melainkan juga pengmebangan dan pengawasan kepada 119 perusahaan plat merah. (Yas/Gdn)