Tol Banten Selatan Bisa Jadi Penyeimbang Ekonomi

Liputan6.com, Serang - Pembangunan jalan tol di wilayah Banten Selatan, seperti jalan tol Serang-Panimbang yang menuju Tanjung Lesung diharapkan bisa menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di daerah tersebut sehingga mampu bersaing dengan wilayah Tangerang raya.

"Dengan adanya pembangunan jalan tol di wilayah Banten Selatan, maka PAD di wilayah tersebut (Banten Selatan) mampu bersaing dengan Tangerang Raya," kata Gubernur Banten, Rano Karno, Kamis (1/10/2015).

Terlebih, rencana pembangunan jalan tol Serang-Malingping diharapkan akan semakin membuka peluang investasi di Banten Selatan (Bansel). Itu karena saat ini tingkat ekonomi wilayah Banten Utara jauh melebihi Kabupaten Lebak dan Pandeglang.

Dengan dibukanya akses tol menuju Banten Selatan, investasi, infrastruktur, dan pembangunan akan ikut terbuka. Ditambah dengan sejumlah potensi alam dan wisata yang dimiliki oleh wilayah Banten Selatan.

"Saat ini PAD dari Tangerang raya besar. Namun dengan dibangunnya jalan tol Serang-Malingping, saya yakin wilayah Banten Selatan mampu bersaing," tegasnya.

Untuk diketahui, pemerintah akan membangun jalan tol yang menghubungkan antara akses Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang menuju Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten sepanjang 60 kilometer (km). Pembangunan tersebut akan dimulai tahun depan.

"Mulai dibangun tahun depan. Akan ada roadmap jalan tol yang panjangnya sekitar 60 km agar kunjungan wisata meningkat. Dengan demikian, diharapkan KEK Tanjung Lesung bisa terwujud dengan target meningkatkan ekonomi dari sektor wisata," kata Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Banten, Ali Fadillah.

Menurut Ali, saat ini pemeirntah daerah sedang mematangkan analisis dampak dan manajemen lingkungan (amdal) serta melakukan studi kelayakan pembangunan jalan tol tersebut.

"Untuk Tanjung Lesung, kami sudah rapat terakhir yang diselenggarakan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sudah ada kemajuan yang cukup baik tentang pembangunan jalan tol dari Bandara ke Tanjung Lesung. Sekarang kami dalam studi kelayakan, terutama amdal yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kemenko perekonomian, dan BLHD Banten," ia menerangkan. (Yandhi/Gdn)*