Liputan6.com, Jakarta Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) meminta KONI dan tim Transisi duduk bersama untuk meluruskan masalah yang terjadi mengenai penunjukkan Asprov PSSI sebagai penyelenggara Pra PON sepak bola. Pasalnya saat ini KONI dan tim Transisi punya sikap yang berbeda terkait keterlibatan PSSI.
KONI melalui surat tertanggal 26 Agustus 2015 sudah memberikan wewenang kepada PSSI menjadi pelaksana dan penyelenggara babak kualifikasi cabang olahraga sepak bola. Namun di lain pihak, Tim Transisi mengimbau PSSI agar kegiatan Pra PON harus berkoordinasi dan di bawah supervisi mereka berdasarkan SK Menpora Aquo. Peringatan ini disampaikan lewat surat tertanggal 17 September 2015. (Baca juga Surat Tim Transisi ke Asprov di tautan ini).
"Seharusnya Tim Transisi harus berkoordinasi dulu dengan pihak KONI. Kalau tidak tentu PSSI akan bingung, karena di satu sisi KONI memberikan wewenang, tapi di sisi lain tim Transisi mencegah," ujar Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora, Gatot S Dewa Broto, Rabu (30/9).
"Koni juga harusnya berkoordinasi dengan Kemenpora terkait pemberian tugas pada PSSI. Sudah jelas-jelas PSSI sedang dibekukan kegiatannya, tapi masih diberikan kewenangan. KONI seharusnya tidak jalan sendiri," tambahnya.
Kemenpora pun meminta KONI dan tim Transisi segera melangsungkan pertemuan terkait persoalan ini. Gatot tidak menutup kemungkinan jika nantinya dalam pelaksanaan Pra PON tetap ada kerja sama dengan PSSI atau Asprov PSSI. Ia berharap agar ada komunikasi yang sejalan antara KONI dan Tim Transisi. (Ton/Rco)
Baca Juga:
Advertisement
Rating Pemain MU saat Lawan Wolfsburg: Rooney Paling Buruk
