DPRD Minta Gubernur Jawa Timur Tutup Semua Tambang

Dewan yakin banyak aktivitas pertambangan di Jawa Timur yang memiliki izin, tapi tanpa melalui hasil kajian yang matang.

oleh Zainul Arifin diperbarui 01 Okt 2015, 21:13 WIB
Ilustrasi tambang pasir.

Liputan6.com, Malang - DPRD Jawa Timur meminta Gubernur Soekarwo menutup sementara seluruh tambang yang ada di wilayah itu. Dewan juga mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengevaluasi dan membuat kajian menyeluruh terhadap seluruh aktivitas pertambangan.
 
Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur Miftahul Ulum mengatakan, pihaknya yakin banyak aktivitas pertambangan di Jawa Timur yang memiliki izin, tapi tanpa melalui hasil kajian yang matang.
 
"Kami rekomendasikan kepada Gubernur agar sementara ini menutup semua aktivitas tambang. Setelah itu lakukan evaluasi dan kajian yang benar," kata Ulum saat menjenguk aktivis antitambang, Tosan, di RS Syaiful Anwar Malang, Kamis (1/10/2015).
 
Menurut dia, kajian harus dilakukan oleh tim independen agar hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Sebab, jika proses evaluasi dan kajian dilakukan oleh pemerintah daerah, dia khawatir hasilnya tidak obyektif. Apalagi diduga banyak oknum pejabat pemerintah daerah yang terlibat dalam kasus tambang ilegal seperti di Lumajang.
 
"Masalah pertambangan di daerah kan sekarang dilimpahkan ke provinsi, gubernur memiliki kewenangan jadi harus berani mengambil keputusan," tegas Ulum.
 
Terkait kasus yang dialami Salim Kancil dan Tosan, Ulum mengatakan bakal mendorong pimpinan DPRD Jawa Timur membentuk panitia khusus (pansus). Sebab, masalah ini tidak cukup sekedar dilihat dari sudut pandang kasus pengeroyokan saja.
 
"Tetapi juga ada masalah tambang dan lingkungan yang harus diusut tuntas. Kami akan meminta pimpinan dewan membentuk pansus," tandas Ulum. (Bob/Hmb)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya