Liputan6.com, Jakarta - DPR mengakui kinerjanya selama setahun sejak 1 Oktober 2014 menjadi sorotan publik. Hal ini menyusul buruknya dalam menjalani 3 tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DPR yakni legislasi, pengawasan, dan angggaran.
Lembaga yang dipimpin Setya Novanto ini justru dinilai lebih menunjukan kepentingan-kepentingan politik dengan membuat kegaduhan yang menghambat pembangunan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.
Advertisement
"Kita akui kinerja DPR menjadi sorotan publik, tapi tidak yang semua dilakukan anggota salah. Paling tidak Fraksi Nasdem sudah berusaha maksimal untuk kepentingan rakyat. Walaupun tidak optimal dari semua fraksi lain," kata anggota DPR dari Fraksi Nasdem Prananda Surya Paloh di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2015).
Menurut dia, pandangan publik terhadap kinerja DPR tidak salah. Sebab dari sisi tupoksi legislasi dia menilai masih sangat minim, dimana dari 39 Rancangan Undang-Undang (RUU) prioritas program legislasi nasional (Prolegnas) 2015, DPR baru menghasilkan tiga UU.
Itu pun bukan UU hasil dari revisi Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) yakni Perppu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Perppu Pemerintahan Daerah (Pemda). Sementara, UU MD3 merupakan hasil kesepakatan politik demi kepentingan golongan semata.
"Kami jujur masih banyak RUU yang harus diselesaikan. RUU Keamanan Nasional (Kamnas) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan sebagainya," ungkap Prananda.
Kinerja Buruk DPR
Kinerja buruk DPR, sambung Anggota Komisi I DPR ini semakin dibuktikan dengan banyaknya anggota DPR melanggar kode etik DPR yang dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Mulai dari kasus ijazah palsu, rumah tangga sampai kunjungan kerja (kunker) bermuatan politik seperti yang baru-baru ini terjadi, dimana pimpinan DPR Setya Novanto, Fadli Zon beserta anggota DPR lainnya menghadiri kampanye bakal calon presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan kasus-kasus korupsi yang menjerat anggota DPR.
"DPR ini anggaplah sebagai rumah tangga, anak bapak istri suami ribut. Tapi MKD selesaikan internal, tidak berpihak," jelas Prananda.
Meski demikian, Prananda berujar, fraksinya tetap berusaha agar kinerja DPR kian membaik dengan melakukan berbagai evaluasi. Mulai dari fungsi pengawasan dan anggaran yang saat ini penyerapanya rendah di daerah sampai fungsi legislasi yang saat ini masa reses DPR dikurangi menjadi hanya dua minggu dari satu bulan.
"Harapannya tentu walaupun Fraksi NasDem baru satu tahun, kita tidak boleh dianggap anak baru kemarin. Tetapi ya bisa mainkan peran yang cukup baik untuk bangsa dan negara ini," ujarnya.
Prananda berharap, semua anggota DPR dapat menjaga nama baik lembaga DPR, partai dengan menunjukkan prilaku yang baik agar tidak tersangkut masalah hukum.
"Jangan terkena kasus, jaga nama baik partai, budi pekerti. Karena anggota dewan yang lain disorot negatif," harap Prananda.
Ketua Fraksi Nasdem di DPR Victor Bungtilu Laiskodat menambahkan, terdapat dua hal kinerja buruk DPR yang menjadi sorotan pihaknya, yakni fungsi pengawasan dan anggaran. Hal itu pun sudah dilaksanakan dengan baik oleh fraksinya dengan menolak kenaikan tunjangan anggota DPR serta pembangunan 7 proyek gedung baru DPR.
"Tentunya fungsi pengawasan kami bagaimana menolak dana aspirasi itu jadi bagian. Anda lihat, dalam sejarah di DPR masa sidang 4 kali sekarang jadi 5 kali. Tentu jadi sempit bahas legislasi. Harusnya masa sidang 4 kali dengan reses yang terbatas," kata Victor.
Advertisement
Heran Kinerja DPR
Heran Kinerja DPR
Sementara itu, anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Hanafi Rais merasa heran dengan kinerja DPR selama 1 tahun ini. Bahkan, dia menilai apakah hal ini sengaja dilakukan pihak-pihak tertentu sehingga DPR sibuk dengan masalahnya sendiri.
"Yang diangkat ke publik itu isu yang ecek-ecek. Antara lain, anggota kunker dicari-cari masalahnya, sehingga para anggota komentar reme temeh yang tidak penting. Padahal ada urusan yang perlu diawasi substansial," sesal Hanafi Rais.
Seharusnya, lanjut dia, DPR lebih fokus pada masalah yang lebih menyentuh kepentingan rakyat seperti hutang Indonesia ke Tiongkok, bencana kabut asap dan lainnya. Sehingga, DPR tidak disibukkan masalah-masalah remeh-temeh yang jauh dari kepentingan rakyat.
"DPR disibukkan entah tangan siluman siapa sehingga komentar remeh, sehingga waktunya tidak cukup awasi pemerintah. DPR lelah dengan diri sendiri," kata Wakil Ketua Komisi I DPR ini.
Sementara itu, Ketua DPR Setya Novanto mengklaim, setahun anggota DPR periode 2014-2019 bekerja sudah sesuai fungsinya.
"Ya dalam ini kan DPR sudah melakukan kerja keras dan tentu saya terima kasih ke anggota DPR telah berkorban untuk bangsa dan negara dan juga fungsi-fungsi dari pada anggaran sudah dilakukan secara baik, dan sudah lakukan pengawasan secara baik," kata Setnov sapaan akrab Setya Novanto.
Selain itu, politisi Partai Golkar ini menuturkan, DPR akan lebih meningkatkan kerja sama dengan pemerintah khususnya isu-isu ekonomi yang saat ini sedang melemah. Pemerintah tidak bisa menyelesaikan sendiri untuk mengatasi permasalah bangsa.
"Dan kerja sama dengan pemerintah akan terus kita tingkatkan demi ekonomi lebih baik, dan fungsi legislasi juga kita tuntaskan. Dan RUU itu bisa terus dijalankan," tutur Setya.
Dia berharap, semua anggota DPR untuk lebih giat dalam menyelesaikan agenda-agenda yang sempat tertunda. Karena kinerja DPR ditunggu rakyat Indonesia.
"Dan ini agar bisa menyelesaikan agenda-agenda dengan cepat dan Indonesia bisa mengagalangkan visi misinya dengan baik," tandas Setya. (Ali/Nda)
