Liputan6.com, Jakarta - Manajemen PT Hutama Karya (Persero) mengaku ikut menderita akibat pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menembus 14.700 per dolar Amerika Serikat (AS). Walaupun terhimpit dengan beban ekonomi saat ini, perusahaan jasa konstruksi itu belum berniat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) seperti yang terjadi di industri padat karya.
Direktur Utama Hutama Karya, I Gusti Ngurah Putra mengungkapkan, biaya operasional perseroan membengkak akibat penguatan dolar AS karena menggunakan banyak peralatan untuk jasa perawatan gedung, seperti listrik, lift dan genset.
Advertisement
"Iya berat karena tekanan rupiah, karena alat-alatnya masih harus impor, apalagi kalau kita investasi baru. Tergantung proyek biasanya yang menggunakan alat banyak, listrik, lift dan genset. Ongkos alat maintenance naik 9 persen, sementara komponen biayanya 30 persen dari total biaya," kata Putra saat ditemu usai menghadiri Rapat Panja Defisit dan Pembiayaan, di Jakarta, seperti ditulis Selasa (6/10/2015).
Namun demikian, Putra mengaku, Hutama Karya masih tahan terhadap hempasan dolar AS sehingga tidak perlu rasionalisasi atau mengurangi karyawan. Saat ini, Badan Usaha Milik Negara itu mempunyai basis karyawan tetap mencapai 800 orang di seluruh Indonesia.
"Tidak (rasionalisasi), ngapain, kita masih kuat karena proyek lanjutan yang lalu masih ada. Belum ada rasionalisasi. Jumlah karyawan tetap sekarang ini 800 orang, sedangkan pekerja di proyek lapangan banyak," terang dia.
Saat ini, Hutama Karya sedang sibuk mengajukan usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 3 triliun untuk membiayai dua proyek jalan tol Trans Sumatera.
Putra menambahkan, dari empat ruas tol trans Sumatera yang digarap Hutama Karya hanya dua yang dibiayai PMN 2016. Yaitu, ruas Palembang-Indralaya dan Bakauheni-Terbanggi Besar. Palembang-Indralaya pembebasan tanah ditargetkan selesai 2016 sehingga penyelesaian pertengahan 2017.
Ruas Tol Bakauheni-Terbanggi pembebasan lahan ditargetkan pertengahan 2016, sehingga dapat selesai 2018. "Hutama Karya akan memprioritaskan PMN ruas Palembang- Indralaya dan ruas Bakauheni-Terbanggi Besar," kata Putra.
Putra menyebutkan, PMN yang akan disuntik ke ruas Palembang-Indralaya sebesar Rp 1,512 triliun dan ruas Bakauheni-Terbanggi Besar Rp 1,488 triliun. "Hutama Karya tidak layak secara finansial, maka perlu dukungan pemerintah syarat mutlak terealisasinya proyek Tol Trans Sumatera," pungkas Putra. (Fik/Ahm)
