Liputan6.com, Jakarta - Megaproyek kereta cepat (High Speed Train/HST) Jakarta-Bandung akhirnya dimenangkan China. Pasalnya proposal China memenuhi semua syarat yang diajukan Presiden Joko Widodo (Jokowi), salah satunya tanpa anggaran dan jaminan dari pemerintah.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno mengungkapkan, setelah dua proposal dari Jepang dan China masuk, hanya proposal dari China yang memenuhi kriteria. Presiden Jokowi meminta agar kereta cepat Jakarta-Bandung dibangun dengan skema business to business (B to B) tanpa jaminan dan anggaran pemerintah.
Advertisement
"Dari dua proposal, yang memenuhi syarat adalah proposal China. Karena proposal yang memenuhi kriteria tidak ada jaminan pemerintah dan anggaran pemerintah, jadi itu China," tegas dia saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (6/10/2015).
Sementara proposal Jepang ditolak karena masih harus menggunakan jaminan pemerintah Indonesia. Pemerintah, sambungnya, hanya memberikan pemahaman kepada pemerintah Jepang bahwa proposalnya tidak sesuai dengan keinginan pemerintah Indonesia.
"Proposal Jepang tidak diterima karena di proposal mereka mengharuskan adanya jaminan dari pemerintah (Indonesia)," ucap Rini.
Katanya, saat ini konsorsium BUMN seperti PT Wijaya Karya Tbk, PT Jasa Marga Tbk, PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) diperintahkan untuk melakukan negosiasi dengan pihak China, pemenang proposal kereta cepat.
"Karena ini konsepnya B to B, kami di Kementerian BUMN meminta konsorsium BUMN bernegosiasi dengan pihak China karena ini jalur Jakarta-Bandung melalui daerah perlu ditingkatkan perekonomiannya lewat proyek kereta cepat," tandas Rini. (Fik/Zul)
