Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli menyebut unsur pejabat yang keblinger lantaran ingin mempercepat proses negosiasi perpanjangan kontrak perusahaan tambang.
Dia mengungkapkan dalam jangka waktu 5-10 tahun ke depan ada beberapa kontrak pertambangan di lapangan di Indonesia yang akan habis. Namun untuk melakukan negosiasi perpanjangan kontrak, harus dilakukan saat kontrak tersebut habis dalam 2 tahun lagi.
Advertisement
"Dalam 5-10 tahun banyak kontrak karya yang habis. Dalam aturan bisa dinegosasi 2 tahun sebelum kontrak habis. Tetapi ada pejabat yang keblinger mau mempercepat negosiasi kontrak karya negosiasi. Saya kecewa karena ini mau dipercepat," ujar Rizal di Jakarta, Rabu (7/10/2015).
Menurut dia, kontrak perusahaan pertambangan asing di Indonesia yang sudah habis akan menjadi kesempatan emas bagi Indonesia untuk mengambil alih lapangan tempat sumber-sumber daya alam tersebut dari tangan asing.
"Padahal ini kesempatan emas untuk me-rewrite sejarah. Kesempatan kita untuk merumuskan strategi baru cadangan sumber daya alam ini untuk kesejahteraan masyarakat," kata dia.
Rizal menyebut, pejabat tersebut ingin mempercepat proses negosiasi perpanjangan kontrak lantaran dilobi oleh perusahaan-perusahaan tambang asing tersebut.
"Pejabat ini dilobi oleh kepentingan asing, makanya kontrak ini malah ingin dipercepat," lanjutnya.
Meski demikian, Rizal menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memiliki prinsip agar lokasi sumber daya tambang tersebut diperuntukan bagi kepentingan bangsa, jangan lain disetir oleh perusahaan-perusahaan asing yang sebenarnya hanya bertindak sebagai kontraktor.
"Mumpung masih ada cadangan sumber daya alam kita harus rumuskan strategi dulu. Kami bersyukur Pak Presiden tegas bahwa kekayaan alam kita harus digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Dia firm ini jangan dulu, kita pikirkan strateginya," kata Rizal Ramli. (Dny/Ahm)
