Ahok: Enggak Ada Hubungannya Ganti Pejabat dengan Penyerapan APBD

Pejabat baru hanya tinggal mengeksekusi program yang mandek.

oleh Ahmad Romadoni diperbarui 08 Okt 2015, 08:39 WIB
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. (Facebook Ahok)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri menyebut salah satu sebab penyerapan anggaran di DKI Jakarta lambat karena terlalu sering ada pergantian pejabat. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Bagi dia, tidak ada hubungannya pergantian pejabat dengan penyerapan anggaran.

"Enggak ada hubungannya dengan ganti pejabat. Jadi pemakaian anggaran tidak ada hubungannya dengan gonta-ganti pejabat. Justru, kita ganti pejabat karena pejabat yang lama enggak bisa nyerap anggaran," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Kamis (8/10/2015).

Bagi dia, pejabat baru justru memiliki tugas lebih mudah dibanding pejabat sebelumnya. Sang pejabat tidak perlu membuat program dari nol. Mereka hanya tinggal mengeksekusi program yang mandek.

"Enggak dong, itu kalau sudah jadi APBD, enggak konsep lagi, ya dong? Kalau sudah jadi APBD enggak konsep lagi, kalau sudah KUA PPS (Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara), dan sudah APBD bukan konsep lagi, tinggal eksekusi," jelas Ahok.

Karena itu, alasan Kemendagri yang menyoroti pergantian pejabat DKI dinilai keliru. Ahok mengatakan justru sengaja mengganti pejabat karena tidak bisa menjalankan program yang berujung anggaran tidak terserap dengan baik.

"Jadi bukan karena gonta-ganti pejabat. Orang pejabatnya enggak becus, yang enggak diganti aja enggak becus kok," tukas Ahok sambil tertawa. (Bob/Ans)*

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya