Final Piala Presiden di GBK, Kapolri Minta Jakmania Menahan Diri

Liputan6.com, Jakarta Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengingatkan para pendukung fanatik Persija Jakarta atau yang akrab disebut Jakmania agar tidak berbuat ulah saat final Piala Presiden 2015. Partai puncak turnamen elit ini berpotensi menimbulkan gesekan antarsuporter mengingat salah satu finalisnya adalah tim Persib Bandung--musuh bebuyutan tim Ibu Kota Persija Jakarta.

Kedua tim ini memang dikenal sebagai musuh bebuyutan di pentas sepak bola nasional. Suporter kedua tim juga tidak akur. Meski demikian, Badrodin tetap berharap Jakmania menghormati apapun keputusan yang dibuat terkait final Piala Presiden.

"Saya harap Jakmania tidak berulah karena ini adalah upaya untuk membangkitkan semangat sepak bola. Saya harap seluruh masyarakat terutama Jakmania menghormati itu," ujar Badrodin di kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (12/10/2015).

Badrodin juga mengaku sudah menginstruksikan Polda Metro Jaya untuk sepenuhnya mengamankan pertandingan Piala Presiden selama di GBK. Ia berharap kericuhan antarsuporter tidak terjadi. "Ini upaya untuk membangun semangat persepakbolaan. Jangan sampai dikotori itu. Kan kasihan pemain bola karena situasinya seperti itu," kata Badrodin.

Badrodin juga berharap Jakmania dapat memberikan contoh yang baik bagi para suporter lainnya di Indonesia dengan memberikan sambutan yang ramah kepada Persib saat bertanding di GBK. " Seharusnya Jakmania itu mendukung untuk jadi tontonan dan pelajaran yang baik, sehingga ini bisa merangsang dunia persepakbolaan kita," "ucap Badrodin.

Mahaka Sports and Enetertainment selaku promotor Piala Presiden 2015 sejak awal memang telah menetapkan partai final Piala Presiden 2015 di GBK, Senayan, Jakarta. Namun belakangan sempat muncul wacana untuk memindahkannya ke lokasi lain demi menghindari gesekan antara suporter Persib Bandung atau bobotoh dengan suporter Persija, Jakmania.

CEO Mahaka Hasani Abdulgani mengatakan pihaknya seharusnya bertemu dengan kepolisian hari ini, Senin, (12/10/2015). Namun agenda tersebut batal sehingga keputusan baru bisa diambil besok, Selasa (13/10/2015). (Rco)