BKPM Belum Terima Pengajuan Izin Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Liputan6.com, Jakarta - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) belum menerima pengajuan izin proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dari investor. Rencananya, proyek kereta cepat ini akan digarap oleh konsorsium perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dikepalai oleh PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) dan konsorsium BUMN China.

Kepala BKPM, Franky Sibarani mengatakan, saat ini belum ada pembicaraan mengenai pembangunan kereta cepat tersebut. Namun, dia bilang dengan konsorsium itu bakal terbentuk perusahaan baru.

"Belum, nanti mungkin ada beberapa yang dari BUMN kita dan BUMN China yang membentuk perusahaan baru bersama-sama mendaftarkan di BKPM," kata dia saat berkunjung di kantor PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (13/10/2015).

Jika nanti terbentuk perusahaan baru, Franky menuturkan perusahaan tersebut berstatus penanaman modal asing (PMA). Hal tersebut sesuai dengan definisi PMA di perusahaan Indonesia.

"Pasti PMA, definisi PMA di kita perusahan Indonesia adalah satu lembar saham saja punya asing itu sudah PMA. Jadi tidak mesti orang bule statusnya orang asing perusahaan sudah PMA," jelasnya.

Sebelumnya, WIKA menyatakan akan berutang kepada pihak perbankan untuk menggarap kereta cepat Jakarta Bandung. Langkah tersebut diambil, lantaran penyertaaan modal negara (PMN) yang disetujui Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sebanyak Rp 4 triliun dalam RAPBN 2016 tidak diperkenankan untuk kereta cepat.

"PMN pasti tidak boleh buat kereta cepat. Jadi bisa menggunakan pinjaman bank. Untuk porsi berapa dan perbankan mana, nanti saja ya," kata Direktur Utama WIKA, Bintang Perbowo.

Bintang mengungkapkan, rasio utang perseroan masih relatif kecil sehingga ruang untuk berutang cukup besar, salah satunya guna mendanai proyek kereta cepat. Terkait rencana penawaran saham terbaru atau rights issue, WIKA mengaku siap.

"DER (debt to equity ratio) kita masih kecil, jadi ruang buat ngutang masih besar. Untuk rights issue pasti jadi, tapi kita belum tahu untuk apa. Nanti saja," ujarnya.

Menurut dia, tim hukum perseroan masih harus bernegosiasi dengan pihak China soal komitmen pembangunan kereta cepat bersama. Hanya saja, Bintang bungkam ketika dimintai penjelasan lebih rinci mengenai megaproyek tersebut.

"Setelah tanggal 15 Oktober ini, kita ngobrol soal negosiasi persyaratan untuk kereta cepat Jakarta Bandung. Jadi nanti saja ya, karena masih dinegosiasikan dengan tim hukum, saya tidak ikut," papar Bintang. (Amd/Gdn)